Berita

dubes inggris

Soal Pembukaan Kantor Perwakilan OPM, Demokrat Ragukan Keterangan Dubes Inggris

SENIN, 06 MEI 2013 | 08:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Secara bilateral, Pemerintah Indonesia tidak ada kaitan dengan Pemerintah Inggris dalam soal Papua atau Irian Barat. Sampai saat ini pun, Indonesia tidak pernah menghadapi klaim apapun dari negara lain.

"Inggris sepertinya kebablasan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 6/5) terkait pembukaan kantor perwakilan Free West Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris.

Terkait polemik tersebut, Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning sudah menyatakan bahwa peresmian kantor OPM bukan kebijakan resmi Pemerintahnya. Tapi, Ramadhan meragukan keterangan Dubes Inggris tersebut. Menurutnya, jawaban Dubes Inggris itu terlalu defensif, sumir, naif dan tidak dapat diterima (unacceptable).


Karena acara peresmian pembukaan kantor perwakilan OPM pada 28 April lalu itu dihadiri unsur negara. Yaitu, Walikota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin.

"Mau berkilah apa lagi? Saya juga menolak dalih Dubes Inggris yang merujuk adanya masalah HAM di Papua. Ini pendekatan lama yang valid di masa Orde Baru dan dunia tahu bahwa setelah reformasi, RI telah berubah positif dan disambut baik di mata dunia," kata Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, Indonesia telah menjadi negeri yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Bahkan Indonesia telah menjadi penggerak kemajuan soal HAM dan demokrasi di ASEAN. Atas prestasi itu, Indonesia mau berbagi pengalaman dengan semua negara di dunia.  

"Lagipula, semua negara termasuk AS ataupun Inggris punya catatan yang menjadi kewajiban untuk diselesaikan. PR kita soal HAM bukan urusan Inggris, melainkan hutang kita, yang progres-nya dilaporkan kepada UN High Commision of Human Rights  di Jenewa. Inggris perlu menjunjung tinggi etiket hubungan antar-negara, tidak pantas intervensi pada urusan HAM kita. Kita lebih paham dan tahu bahwa dalam negeri yang memang masih banyak masalah. Kita tahu dan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan Inggris," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya