Berita

dubes inggris

Soal Pembukaan Kantor Perwakilan OPM, Demokrat Ragukan Keterangan Dubes Inggris

SENIN, 06 MEI 2013 | 08:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Secara bilateral, Pemerintah Indonesia tidak ada kaitan dengan Pemerintah Inggris dalam soal Papua atau Irian Barat. Sampai saat ini pun, Indonesia tidak pernah menghadapi klaim apapun dari negara lain.

"Inggris sepertinya kebablasan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 6/5) terkait pembukaan kantor perwakilan Free West Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris.

Terkait polemik tersebut, Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning sudah menyatakan bahwa peresmian kantor OPM bukan kebijakan resmi Pemerintahnya. Tapi, Ramadhan meragukan keterangan Dubes Inggris tersebut. Menurutnya, jawaban Dubes Inggris itu terlalu defensif, sumir, naif dan tidak dapat diterima (unacceptable).


Karena acara peresmian pembukaan kantor perwakilan OPM pada 28 April lalu itu dihadiri unsur negara. Yaitu, Walikota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin.

"Mau berkilah apa lagi? Saya juga menolak dalih Dubes Inggris yang merujuk adanya masalah HAM di Papua. Ini pendekatan lama yang valid di masa Orde Baru dan dunia tahu bahwa setelah reformasi, RI telah berubah positif dan disambut baik di mata dunia," kata Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, Indonesia telah menjadi negeri yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Bahkan Indonesia telah menjadi penggerak kemajuan soal HAM dan demokrasi di ASEAN. Atas prestasi itu, Indonesia mau berbagi pengalaman dengan semua negara di dunia.  

"Lagipula, semua negara termasuk AS ataupun Inggris punya catatan yang menjadi kewajiban untuk diselesaikan. PR kita soal HAM bukan urusan Inggris, melainkan hutang kita, yang progres-nya dilaporkan kepada UN High Commision of Human Rights  di Jenewa. Inggris perlu menjunjung tinggi etiket hubungan antar-negara, tidak pantas intervensi pada urusan HAM kita. Kita lebih paham dan tahu bahwa dalam negeri yang memang masih banyak masalah. Kita tahu dan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan Inggris," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya