Senayan curiga kuota bahan bara minyak (BBM) bersubsidi jebol bukan semata-mata karena pertumbuhan kendaraan bermotor. Namun, karena pemerintah gagal memberantas penyeludupan.
Anggota Komisi VII DPR Ismayatun menilai, pemerintah terlalu dini meminta tambahan kuota BBM. “Ini baru Mei lho, tapi kenapa sudah ada permintaan menambah kuota,†kata Ismayatun kepada Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.
Ismayatun belum bisa memberikan jawaban apakah menyetujui permintaan pemerintah atau tidak. Sebab, dia mau melihat dulu kinerja pemerintah di dalam melakukan pengendalian penggunaan BBM subsidi.
Anggota Komisi VII DPR lain, Effendi Simbolon juga memberikan komentar yang sama. Dia curiga kuota BBM jebol karena pemerintah gagal memberantas penyimpangan.
Anggota Komisi VII DPR lain, Effendi Simbolon juga memberikan komentar yang sama. Dia curiga kuota BBM jebol karena pemerintah gagal memberantas penyimpangan.
“Bukan tidak mungkin terjadi penyalahgunaan pengadaan dan distribusi. Selama ini sudah menjadi rahasia umum, banyak terjadi pelanggaran dimana-mana. Bahkan jumlahnya cukup signifikan sekitar 10 persen dari kuota nasional,†kata Effendi.
Dia meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap penyaluran BBM subsidi. Menurutnya, dia akan melihat hasil audit BPK untuk menentukan apakah kuota BBM perlu ditambah atau tidak.
Politisi PDIP itu mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah di dalam mengendalikan penggunaan BBM subsidi. Pasalnya, sampai kini pemerintah belum menerapkan sistem monitoring di stasiun pengisian bahan bakar(SPBU). Padahal, sistem tersebut dapat membantu dalam mengawasi penggunaan BBM subsidi.
Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha menyerukan pemerintah lebih gencar melakukan pemberantasan penyeludupan. “Berapa pun kuota BBM ditambah pemerintah akan teriak kurang terus kalau penyeludupannya tidak diberantas,†sentil Satya.
Satya mengatakan, indikasi terjadi penyimpangan BBM subsidi sudah terlihat selama ini. Hal itu bisa dilihat dari kelangkaan BBM subsidi di Kalimantan. “Kenapa di daerah itu, BBM bisa langka padahal konsumsinya rendah bila dibandingkan pulau Jawa,†tanya Satya.
Politisi Golkar ini yakin, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui praktik penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi namun penindakannya tidak optimal.
Satya juga minta pemerintah mengotimalkan program pengendalian penggunaan BBM subsidi. Program konversi BBM ke gas harus lebih cepat dilaksanakan.
“Kalau penghematan dan pemberantasan penyelunduan jalan, pemerintah tidak perlu lagi mengajukan tambahan kuota,†katanya.
Rencana meminta kenaikan kuota BBM belum lama ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Dia mengatakan, kuota BBM jebol disebabkan tingginya konsumsi BBM masyarakat akibat melonjaknya pertumbuhan kendaraan bermotor.
Dalam APBN 2013 dialokasikan kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter (KL). Pemerintah berencana meminta tambahan 4 juta KL.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengakui BBM subsidi berpotensi diseludupkan. “Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, BBM subsidi yang lari ke tangan penyelundup mencapai 5 persen. Jadi kalau kuotanya tahun ini 46 juta kiloliter, ya 5 persen diselundupkan (sekitar 2,3 juta kiloliter-red),†kata Susilo, baru-baru ini.
Namun, dia menolak bila pemerintah dinilai gagal melaksanakan pembatasan. Menurutnya, bila tidak dilakukan pembatasan penggunaan BBM subsidi, maka kuotanya diperkirakan bisa mencapai 53 juta KL pada tahun ini.
Untuk memberantas penyeludupan, Susilo mengatakan,pihaknya terus berkordinasi dengan TNI dengan Kepolisian. [Harian Rakyat Merdeka]
