Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang muncul sebagai produk amandemen ketiga UUD 1945 (pasal 22C dan 22D) merupakan lembaga perwakilan politik daerah provinsi yang dipilih melalui suatu pemilihan secara langsung.
Akan tetapi, posisi politis DPD lemah karena kewenangan politiknya sebatas usul dan saran/pertimbangan yang tentunya ditujukan kepada DPR. Sedangkan DPR dapat menerima atau tidak menerima usul atau masukan dari DPD tersebut.
"Untuk itu perlu dikuatkan kewenangannya agar dapat sejajar dan bersama dengan DPR membuat produk legislasi yang juga menguntungkan pembangunan di daerah-daerah," ujar calon anggota DPD dari DKI Jakarta Rommy (Jumat, 3/5).
Lebih jauh dia menjelaskan, keterkaitan antara fungsi konstitusional DPR dan DPD terletak pada keduanya sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Keduanya menjadi wujud representative-democracy. Dengan demikian, dalam sistem ketata-negaraan di Indonesia berlaku dua sistem lembaga perwakilan sekaligus, yaitu DPR yang mewakili konstituensi secara nasional dan DPD yang mewakili kepentingan daerah dan lokal.
"Oleh karena itulah dua sistem perwakilan kepentingan semacam ini dinamakan sitem dua kamar/bikameral (bicameralism). Saya kira in akan semakin memperkaya dan memperdalam demokrasi kita karena DPR tidak lagi menjadi satu-satunya penentu," ungkap Rommy, yang menyelesaikan pendidikan S2 di Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) ini.
Apalagi, dalam negara kepulauan yang besar seperti Indonesia dan menganut sistem demokrasi, tetap harus ada dua kamar parlemen atau bikameral. Karena bikameral ini mewakili dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya agar tidak merugikan daerahnya. "Wujud adanya DPD adalah perwujudan dari adanya transisi demokrasi," imbuh bekas aktivis Ikatan Remaja Muhammadiyah yang saat ini berubah nama menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah tersebut.
Rommy tak menampik anggapan sebagian orang bahwa DPD tidak diperlukan sebab seolah-olah tidak berfungsi karena hanya sebatas pemberi saran kepada DPR.
"Jika lembaga DPR mengalami krisis ketidakpercayaan karena maraknya kasus korupsi anggota dewan, DPD mengalami krisis keterwakilan politik yang berujung pada ketidakpedulian rakyat pada kinerja politik DPD. Masyarakat tidak terlalu peduli apa yang dilakukan DPD dan menganggap jika perlu lembaga ini dihapuskan," ungkapnya.
Oleh sebab itu, menurutnya, yang harus dilakukan adalah memperkuat kewenangan DPD RI dan bukannya dilemahkan.
"Dengan perannya yang masih terbatas sebagai lembaga pengawasan saja, otomatis posisinya lebih minor dari DPR. Maka dari itu putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tempo hari terkait tinjauan kewenangan DPD harus diapresiasi dan ditindaklanjuti untuk memaksimalisasi kewenangan DPD," jelas tokoh muda kelahiran 9 Februari 1981 ini.
Rommy menjelaskan, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 mengembalikan kewenangan DPD. Yakni memberikan kewenangan kepada DPD dalam pembahasan legislasi dengan DPR. Dengan terlibatnya DPD dalam legislasi, akan menjadi momentum untuk memperbaiki legislasi nasional yang lebih efektif, efisien, dan lebih produktif.
"Hal ini dikarenakan DPR tidak menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk perumusan/pengesahan UU. Selain itu juga, UU yang biasanya cakupannya hanya dengan melihat konteks secara nasional, diharapkan dengan terlibatnya DPD, dapat mengakomodir peta kondisi daerah agar nantinya UU tersebut juga bisa efektif dijalankan dan diterjemahkan hingga ke level daerah," tandasnya. [zul]
