Sebanyak 30% para pemilih yang memilih golput atau yang belum menentukan pilihan (undecided voters), sebagian besar adalah angka pemilih muda. Di Jakarta atau Jawa Barat misalnya, apatisme politik ini bisa jadi karena terlalu ter-ekspose-nya anak muda dengan informasi.
Melalui jejaring sosial dan media massa, pemilih muda ini kerap berbagi informasi negatif mengenai partai politik ataupun para koruptor dalam institusi politik, sehingga pemilih sudah cerdas dan memilih untuk tidak memilih.
Dan dampak yang lebih luar biasa lagi adalah keengganan anak muda untuk terjun dalam politik praktis, sehingga bisa jadi upaya memperbaiki sistem dari dalam oleh anak-anak muda yang brilliant ini semakin jauh dari harapan untuk masa mendatang.
"Rendahnya partisipasi inilah yang mendorong saya untuk berbuat sebisa yang saya lakukan untuk merubah dari dalam dan memberi contoh yang baik pada anak-anak muda diluar sana," ujar tokoh muda yang juga bakal calon anggota DPD RI dari DKI
Jakarta Rommy (3/5).
"Untuk itu saya sebagai anak muda DKI ingin berkontribusi dalam menyumbangkan apa yang saya miliki untuk pembangunan dan juga berpartisipasi secara aktif dalam perpolitikan kita yang didominasi oleh generasi tua," sambung pria kelahiran 9 Februari 1981 ini.
Rommy, yang menyelesaikan pendidikan S2 di Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) ini, ini menjelaskan, hubungan anggota DPD dengan massa dalam sistem rekrutmen anggota DPD yang tak jelas kriteria politiknya menyebabkan tokoh-tokoh di DPD sebagai elite yang tidak mengakar. Maka sangat sulit membangun struktur legitimasinya.
"Akan tetapi, ini tentunya bisa diatasi dengan meningkatkan kewenangan dan kinerja DPD yang mendekatkan dan mengkanalkan aspirasi masyarakat dalam produk kebijakan," beber pendiri yayasan non profit Civismo Foundation yang bergerak di
bidang pendidikan bagi anak yang tidak mampu ini.
Apa yang harus dilakukan DPD untuk percepatan pembangunan?
"Pokok awalnya adalah mengembalikan kewenangan DPD baik secara konten di UU dan praktiknya di parlemen. Selanjutnya adalah bagaimana menyuarakan persoalan dan potret nyata di daerah agar sampai kepada produk kebijakan berupa UU atau peraturan yang menguntungkan pembangunan di daerah. Ketiga adalah memfasilitasi pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan otonomi daerah. Posisi anggota DPD sebagai calon perseorangan merupakan potensi yang bisa digunakan dalam menjaring input dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan karena
anggota DPD tidak perlu membawa label partai dan golongan tertentu," jawab bekas aktivis Ikatan Remaja Muhammadiyah (sekarang bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah) ini.
Rommy punya solusi untuk meningkatkan peran DPD ke depan agar terhubung secara emosional dengan para pemilih dan juga untuk memaksimalisasi peran
sebagai bagian dari institusi politik di tanah air.
Pertama, mengemas tema dan isu kebijakan yang memiliki aspirasi dari daerah. Kedua, memfasilitasi dan proaktif dalam menghubungkan pusat dengan daerah dalam program percepatan pembangunan di era otonomi daerah. Ketiga, menjadi mediator dalam menyelesaikan polemik pusat dan daerah terkait persoalan otonomi daerah. Keempat, membantu memetakan potensi dan karakteristik daerah agar kebijakan nasional bisa diterjemahkan di level daerah.
"Terakhir, adalah melakukan komunikasi dan kerjasama dengan partai politik di daerah untuk memprioritaskan pembangunan di daerah berdasarkan peta potensi yang sudah dimiliki daerah," tandasnya.
[zul]
