. Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh hari ini, 2 Mei 2013, pekerja yang tergabung dalam Paguyuban Pekerja UI dan BEM UI melakukan aksi damai di depan Rektorat UI Depok, Jawa Barat menuntut alih status pekerja UI menjadi PNS.
"Kami mendesak untuk mewujudkan ketunggalan sistem kepegawaian dengan alih status sekarang juga," ujar Ketua Paguyuban Pekerja UI Andri Gunawan dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (2/5).
Lebih lanjut Andri mengatakan pelaksanaan otonomi kampus melalui BHMN di UI telah gagal membangun sistem kepegawaian yang adil dan manusiawi. Bagaimana tidak, sampai tahun 2010, sebagian besar pekerja UI yakni dosen dan karyawan bekerja tanpa status hubungan kerja yang jelas.
Praktik sejak 2010 itu, sambung Andri, hingga saat ini tidak seorangpun yang mengambil tanggungjawab atas praktik maladministrasi dengan tidak adanya sistem kepegawaian yang jelas. Sebagaian berstatus PNS, sebagian berstatus pegawai BHMN, dan sebagian besar lainnya tanpa status.
"Kekacauan sistem kepegawaian bahkan merupakan pelanggaran hukum atas peraturan pemerintah yang menjadi landasan hukum keberadaan BHMN, sebab menurut aturan tersebut pada tahun 2010 seluruh pegawai harus sudah berstatus sebagai pegawai BHMN," cetus Andri.
Dalam kesempatan tersebut, Andri juga menyebutkan selama 10 tahun praktik otonomi BHMN universitas mengambil jalan pendanaannya melalui kenaikan biaya perkuliahan, upaya pembukaan kampus kelas jauh, sampai menjamurnya beragam perkuliahan program diploma, sarjana dan pascasarjana yang lepas dari semestanya (universum).
Selain menjual berbagai program pendidikan, Andri menyebutkan, universitas-universitas pun terjun dalam usaha membangun pusat perbelanjaan, membuka perkebunan, sewa-menyewa gedung, serta berbagai kegiatan usaha yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan tujuan pendidikan tinggi.
Dalam aksinya, para pekerja UI dan BEM UI juga menyerukan agar dihentikannya komodifikasi dan komersialisasi pendidikan serta pengabaian hak-hak pekerja. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi tanpa disertai adanya upaya demokratisasi kampus hanya akan melahirkan perguruan tinggi dengan kekuasaan.
"Kami berkeyakinan bahwa privatisasi pengelolaan perguruan tinggi dalam rupa BHMN telah gagal. Privatisasi itu hanya menghasilkan perguruan tinggi yang sangat jauh dari kebutuhan rakyat akan ilmu pengetahuan yang mampu secara efektif memecahkan masalah, selain bercorak elitis dan komersil," tandas Andri.
[dem]
