Komisaris Jakarta International Container Terminal (JICT) Andrianto angkat bicara menyikapi tuduhan terhadap Pelindo II yang diduga melakukan praktik monopoli usaha kepelabuhan. Menurutnya, penilaian tersebut keliru karena praktik tersebut tidak ada.
“Kedudukan hukum Pelindo sama dengan badan usaha lainnya. Pelindo hanya sebagai operator. Sudah tidak seperti dahulu sebagai operator dan regulator juga sehingga rasanya sulit melakukan monopoli,†kata Andrianto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia melihat, saat ini yang terjadi, banyak asosiasi usaha swasta kepelabuhan mengeluhkan persaingan bisnis, bukan praktik monopoli.
Andrianto menyarankan, badan usaha swasta kepelabuhan untuk tidak takut menghadapi persaingan bisnis.
Menurutnya, dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki, seharusnya mereka bisa lebih kompetitif. Dia yakin, perusahaan yang bisa memberikan pelayanan terbaik, apakah itu swasta atau anak usaha Pelindo akan dilirik oleh konsumen.
“Sekarang itu zamannya era persaingan sempurna. Maksudnya konsumen mencari pelayanan terbaik,†katanya.
Andrianto menuturkan, siapa pun tidak bisa melarang Pelindo membuat anak usaha. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran memberikan keleluasaan kepada Pelindo untuk membuka usahanya sendiri.
Seperti diketahui, sejumlah asosiasi usaha kepelabuhan belum lama ini menuntut pemerintah membatasi ekspansi usaha Pelindo karena mereka khawatir akan mematikan ribuan badan usaha swasta.
Sementara Pelindo tidak menggubris tuntutan tersebut. Perusahaan pelat merah itu tetap melaksanakan rencana ekspansinya.
Pelindo II sejauh ini memiliki sejumlah anak usaha di pelabuhan antara lain PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia serta PT Pelabuhan Petikemas Indonesia.
BUMN ini dikabarkan akan membentuk beberapa anak usaha baru. Antara lain PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Jasa Armada Indonesia, PT Pusat Studi Maritime dan Logistik Indonesia, PT IPC Pelabuhan Petikemas Indonesia, PT Marine Services Indonesia, PT Terminal Curah Indonesia, PT Sarana Pengerukan Indonesia, PT Terminal Petikemas Sorong dan PT Terminal Petikemas Batam. [Harian Rakyat Merdeka]
