Berita

Ada Unsur di Kantor Boediono yang Terlibat di Balik "Petisi 34"?

RABU, 01 MEI 2013 | 10:28 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Urusan penelitian di situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, belum lagi usai. Kantor Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKPK BSB) yang melakukan penelitian di tempat itu sebagai kelanjutan dari penelitian untuk mencari dan memahami bukti peninggalan bencana di masa lalu sudah memutuskan tidak akan mempersoalkan manuver kelompok "Petisi 34" yang mendesak Presiden SBY memoratorium penelitian mandiri yang mereka lakukan.

Namun belakangan beredar informasi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur di dalam kantor Wakil Presiden Boediono juga memiliki kaitan dengan manuver kelompok "Petisi 34" itu.

Petisi 34 adalah istilah yang ditujukan untuk 34 ahli yang berkumpul di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) pekan lalu. Mereka menandatangani sebuah petisi yang mendesak Presiden SBY menghentikan penelitian mandiri di Gunung Padang. Petisi itu pun sudah dikembangkan di dunia maya.


Seorang asisten di kantor Boediono disebutkan berkomunikasi secara aktif dengan Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Junus Satrio Atmojo yang biasa disapa Oteng, yang merupakan salah satu motor di balik manuver politik untuk menghentikan penelitian yang dilakukan DR. Danny Hilman Natawidjaja, DR. Andang Bachtiar, DR. Ali Akbar, dan kawan-kawandi Gunung Padang.

Selain itu, seorang mantan jurnalis sebuah majalah mingguan terkenal juga ikut terlibat di dalam "operasi politik" itu. Ia mengajak agar operasi politik ini juga melibatkan DPR.

Dia juga mengatakan, hanya Presiden SBY yang dapat menghentikan penelitian yang dilakukan Tim Terpadu Riset Mandiri yang diinisiasi oleh SKP BSB Andi Arief itu.

Selama ini, katanya, "Ada dua hal yang paling jitu untuk menekan SBY yang sangat peduli dengan pencitraan."

Kedua hal itu, kata dia lagi, adalah, tekanan media massa dan tekanan luar negeri.

Namun oleh Oteng, ajakan ini dijawab dengan, "Kita atur waktu dan tempat supaya tidak terkesan terburu-buru. Perlu dipelajari body language mereka dulu."

Dari catatan yang diperoleh redaksi diketahui bahwa operasi politik itu setidaknya sudah dilakukan sejak medio 2012. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya