Berita

Ada Unsur di Kantor Boediono yang Terlibat di Balik "Petisi 34"?

RABU, 01 MEI 2013 | 10:28 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Urusan penelitian di situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, belum lagi usai. Kantor Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKPK BSB) yang melakukan penelitian di tempat itu sebagai kelanjutan dari penelitian untuk mencari dan memahami bukti peninggalan bencana di masa lalu sudah memutuskan tidak akan mempersoalkan manuver kelompok "Petisi 34" yang mendesak Presiden SBY memoratorium penelitian mandiri yang mereka lakukan.

Namun belakangan beredar informasi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur di dalam kantor Wakil Presiden Boediono juga memiliki kaitan dengan manuver kelompok "Petisi 34" itu.

Petisi 34 adalah istilah yang ditujukan untuk 34 ahli yang berkumpul di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) pekan lalu. Mereka menandatangani sebuah petisi yang mendesak Presiden SBY menghentikan penelitian mandiri di Gunung Padang. Petisi itu pun sudah dikembangkan di dunia maya.


Seorang asisten di kantor Boediono disebutkan berkomunikasi secara aktif dengan Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Junus Satrio Atmojo yang biasa disapa Oteng, yang merupakan salah satu motor di balik manuver politik untuk menghentikan penelitian yang dilakukan DR. Danny Hilman Natawidjaja, DR. Andang Bachtiar, DR. Ali Akbar, dan kawan-kawandi Gunung Padang.

Selain itu, seorang mantan jurnalis sebuah majalah mingguan terkenal juga ikut terlibat di dalam "operasi politik" itu. Ia mengajak agar operasi politik ini juga melibatkan DPR.

Dia juga mengatakan, hanya Presiden SBY yang dapat menghentikan penelitian yang dilakukan Tim Terpadu Riset Mandiri yang diinisiasi oleh SKP BSB Andi Arief itu.

Selama ini, katanya, "Ada dua hal yang paling jitu untuk menekan SBY yang sangat peduli dengan pencitraan."

Kedua hal itu, kata dia lagi, adalah, tekanan media massa dan tekanan luar negeri.

Namun oleh Oteng, ajakan ini dijawab dengan, "Kita atur waktu dan tempat supaya tidak terkesan terburu-buru. Perlu dipelajari body language mereka dulu."

Dari catatan yang diperoleh redaksi diketahui bahwa operasi politik itu setidaknya sudah dilakukan sejak medio 2012. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya