Berita

Ada Unsur di Kantor Boediono yang Terlibat di Balik "Petisi 34"?

RABU, 01 MEI 2013 | 10:28 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Urusan penelitian di situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, belum lagi usai. Kantor Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKPK BSB) yang melakukan penelitian di tempat itu sebagai kelanjutan dari penelitian untuk mencari dan memahami bukti peninggalan bencana di masa lalu sudah memutuskan tidak akan mempersoalkan manuver kelompok "Petisi 34" yang mendesak Presiden SBY memoratorium penelitian mandiri yang mereka lakukan.

Namun belakangan beredar informasi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur di dalam kantor Wakil Presiden Boediono juga memiliki kaitan dengan manuver kelompok "Petisi 34" itu.

Petisi 34 adalah istilah yang ditujukan untuk 34 ahli yang berkumpul di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) pekan lalu. Mereka menandatangani sebuah petisi yang mendesak Presiden SBY menghentikan penelitian mandiri di Gunung Padang. Petisi itu pun sudah dikembangkan di dunia maya.


Seorang asisten di kantor Boediono disebutkan berkomunikasi secara aktif dengan Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Junus Satrio Atmojo yang biasa disapa Oteng, yang merupakan salah satu motor di balik manuver politik untuk menghentikan penelitian yang dilakukan DR. Danny Hilman Natawidjaja, DR. Andang Bachtiar, DR. Ali Akbar, dan kawan-kawandi Gunung Padang.

Selain itu, seorang mantan jurnalis sebuah majalah mingguan terkenal juga ikut terlibat di dalam "operasi politik" itu. Ia mengajak agar operasi politik ini juga melibatkan DPR.

Dia juga mengatakan, hanya Presiden SBY yang dapat menghentikan penelitian yang dilakukan Tim Terpadu Riset Mandiri yang diinisiasi oleh SKP BSB Andi Arief itu.

Selama ini, katanya, "Ada dua hal yang paling jitu untuk menekan SBY yang sangat peduli dengan pencitraan."

Kedua hal itu, kata dia lagi, adalah, tekanan media massa dan tekanan luar negeri.

Namun oleh Oteng, ajakan ini dijawab dengan, "Kita atur waktu dan tempat supaya tidak terkesan terburu-buru. Perlu dipelajari body language mereka dulu."

Dari catatan yang diperoleh redaksi diketahui bahwa operasi politik itu setidaknya sudah dilakukan sejak medio 2012. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya