Berita

sby

SBY Ternyata Tak Belajar dari Pengalaman Khalifah Utsman yang Akhirnya Meninggal Terbunuh

RABU, 01 MEI 2013 | 09:35 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Bekas loyalis Anas Urbaningrum, Mamun Murod Al Barbasy terus menyoroti praktik nepotisme yang ada di Partai Demokrat, terutama dalam penentuan calon anggota legislatif.

Menurutnya, praktik nepotisme sebenarnya bisa dipahami selama masih mempertimbangkan asas proporsionalisme dan jauh dari kezaliman atau aniaya, sebagaimana disebutkan sosiolog besar Islam, Ibnu Khaldun.

"Tapi ketika nepotisme tidak lagi proporsional dan penuh kezaliman, tentu tidak bisa dibenarkan. Praktek nepotisme juga tidak bisa dibiarkan. Pembiaran atau ketakmampuan mengendalikan praktek nepotisme bisa berakibat fatal dengan keberlangsungan negara atau parpol," jelas Mamun (Rabu, 1/5).


Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, dalam sejarah Islam, bisa jadi contoh faktual pemerintahan yang nepotis. Akibat ketakmampuannya mengendalikan praktek nepotisme, Utsman tidak hanya meninggal secara sadis karena dibunuh, pemerintahannya juga keropos dan bobrok.

"Kalau ingin tetap eksis, harusnya PD belajar dari Utsman bin Affan," ujar bekas Sekretaris Departemen Agama DPP Partai Demokrat yang juga dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Tapi rupanya Partai Demokrat benar-benar tak mau jadikan pengalaman Sahabat Nabi Utsman sebagai pembelajaran. Bukti paling faktual, kata Mamun, tentu dalam penyusunan caleg yang jauh dari proporsional dan penuh kezaliman.

Dijelaskannya, banyak keluarga atau kroni 'Bani Cikeas' yang jauh dari layak menjadi caleg menempati 'nomor peci.' Sementara banyak kader partai yang selama ini telah bekerja keras besarkan partai ditempatkan di nomor urut yang jauh dari proporsional.

"Apa tindakan ini bukan kezaliman? Ingat lho, Innallaha laa yahdil qauma al-dhalimin (sesungguhnya Allah tidak memberi pentunjuk kepada kaum yang zalim)," beber Mamun. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya