Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSM asing yang beroperasi di Indonesia semakin rendah. Masyarakat semakin kritis dalam menilai kehadiran LSM asing di tanah air, terutama yang kerap bersuara keras mengecam pemerintah dan dunia usaha Indonesia.
“Secara umum, LSM asing memang tidak ada yang beres. Mereka hanya teriak-teriak lalu minta duit,†kata tokoh Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Fuad Bawazier dalam keterangan yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Senin, 29/4). Pernyataan Fuad itu disampaikan menanggapi hasil survei Edelman Trust Barometer Indonesia yang antara lain menyebutkan citra LSM di Indonesia jeblok.
Pada 2011, tingkat kepercayaan terhadap LSM sebesar 61 persen, lalu anjlok ke titik 53 persen pada 2012, dan turun dua persen lagi di tahun ini.
Besaran ini di bawah tingkat kepercayaan pada LSM rata-rata di dunia, yakni 63 persen. Di Malaysia tingkat kepercayaan terhadap LSM mencapai 76 persen, dan di Cina sebesar 81 persen.
 Salah satu LSM asing di Indonesia yang kini menjadi sorotan adalah LSM asing World Wide Fund for Nature (WWF). Kinerja LSM asing yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss itu dinilai amburadul dalam mengelola Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Riau. Sejak 2009, berdasarkan SK 663/Menhut-II/2009, TNTN dikelola bersama WWF.
Saat itu luas TNTN mencapai 83.068 hektare dengan memasukkan areal hutan produksi terbatas yang berada di sisinya. Namun berdasarkan analisis citra
landsat kini luas hutan alam TNTN hilang hingga 64 persen. Sedangkan pada areal perluasan, hutan alam yang hancur telah mencapai 83 persen.
Ironisnya, WWF tetap ingin kembali menggarap proyek serupa di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Riau.
 “Evaluasi dulu kinerjanya. Pemerintah jangan asal memberikan proyek. Saya sangat setuju pemerintah mengaudit keuangan WWF. Hanya di Indonesia ini LSM bisa bebas tanpa kontrol,†Fuad mengingatkan.
 Fuad menyarankan pemerintah meniru langkah Norwegia yang menghentikan bantuan untuk WWF setelah kasus penggelapan dana di Tanzania terbongkar.
“Di luar negeri, pengaturan LSM asing sangat ketat. Kenapa di Indonesia tidak? Pemerintah dan badan intelijen juga wajib menyelidiki apa motif WWF beroperasi di Indonesia. Jangan asal tampung saja LSM yang hanya bisa berkoar-koar,†tandas politisi Hanura ini.
 Selain di Norwegia, borok WWF juga pernah dibongkar The Taxpayers Alliance, lembaga penggunaan dana pajak di Inggris yang melaporkan perselingkuhan Uni Eropa dengan WWF. Pada 2011, Uni Eropa menginjeksi 10,1 juta euro, selain 0,5 juta euro dari perusahaan lotere. Penerimanya adalah koalisi LSM yang tergabung dalam Green 10, termasuk WWF.
 Sementara Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2011 melaporkan senilai 137 juta dolar AS yang tidak terlacak, yang dicurigai masuk ke kas sejumlah LSM.
“Pemerintah dan badan intelijen juga wajib menyelidiki apa motif WWF beroperasi di Indonesia. Jangan asal tampung saja LSM asing yang hanya bisa berkoar-koar,†demikian Fuad mengingatkan.
[dem]
