Pemerintah mengisyaratkan rencana pemberlakuan dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi batal dijalankan. Alasannya, pelaksanaannya di lapangan sulit diterapkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pihaknya sudah mendengar masukan dari banyak elemen masyarakat.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat menolak karena penerapannya ribet alias sulit dilakukan.
“Banyak masukan dari masyarakat, DPR dan daerah-daerah. Mereka sepertinya keberatan pemberlakuan dua harga karena sulit. Ada harapan agar naik satu harga saja karena lebih praktis. Rakyat sudah siap kok dan mengerti itu (penyesuaian harga),†kata Wacik di Istana Presiden, kemarin.
“Banyak masukan dari masyarakat, DPR dan daerah-daerah. Mereka sepertinya keberatan pemberlakuan dua harga karena sulit. Ada harapan agar naik satu harga saja karena lebih praktis. Rakyat sudah siap kok dan mengerti itu (penyesuaian harga),†kata Wacik di Istana Presiden, kemarin.
Wacik menuturkan, bila BBM naik satu harga, maka besaran kenaikan kemungkinan tidak menjadi Rp 6.500 per liter seperti yang selama ini diwacanakan. Sebab, menurutnya, besaran kenaikan tersebut terlalu memberatkan masyarakat kecil.
“Nanti mesti dipikirkan berapa kenaikan yang tepat. Kalau bagi rakyat di bawah itu (naik Rp 2.000) lompat. Karena sebelumnya mereka mengira tidak ada kenaikan,†cetusnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana memberlakukan dua harga BBM. Harga BBM untuk mobil pribadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga BBM untuk angkot dan sepeda motor tidak naik, tetap Rp 4.500 per liter.
Wacik keberatan pemerintah dianggap ragu-ragu karena sampai sekarang belum mengambil keputusan untuk menekan anggaran subsidi BBM. Ditegaskannya, pemerintah belum mengambil keputusan karena memikirkan solusi agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak membebani masyarakat.
“Kita mau menyelamatkan masyarakat bawah apa salah? Apa saya salah kalau saya memikirkan saudara-saudara kita yang di kampung,†bela Wacik.
Menurutnya, bila keputusan ditunda sebentar agar kebijakan diambil lebih matang, itu lebih bagus. “Jangan bilang pemerintah ragu-ragu,†pintanya.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengamini pembatalan pemberlakuan dua harga BBM. Diungkapkannya, Menteri ESDM Jero Wacik sudah melaporkan ke Presiden SBY bahwa kebijakan dua harga sulit diterapkan. “Pengawasan maupun jajaran teknis di bawah belum siap. Pertamina dan Hiswana tidak siap. Kebijakan itu dinilai terlalu berisiko,†imbuhnya.
Presiden SBY empat hari lalu telah menyampaikan tidak akan menutup mata dengan berbagai masukan masyarakat. Menurutnya, bila penerapan dua harga sulit diterapkan, pemerintah tidak akan memaksakan diri.
Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menilai, pembatalan pemberlakuan dua harga BBM tepat. Sebab, rencana tersebut memang tidak mungkin dijalankan.
“Kalau dijalankan kebocoran BBM subsidi makin terbuka. Sejak awal kita tidak setuju. Kami malah ingin subsidi BBM dihapuskan agar anggaran penghematan yang didapat lebih besar sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan maksimal,†kata Suryo.
Dia menuturkan, bila anggaran subsidi energi Rp 300 triliun bisa dihemat, maka setiap provinsi bisa mendapatkan dana Rp 5 trilun untuk pembangunan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana mengatakan, hari ini rencananya Presiden akan menyampaikan keputusan mengenai kebijakan BBM kepada para pejabat negara di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas).
“Kemungkinan menteri juga akan kasih bocoran ya. Tapi besok mungkin beliau (Presiden SBY) akan ngomong,†kata Armida, kemarin. [Harian Rakyat Merdeka]
