Berita

SBY Harus Bertanggung Jawab atas Merosotnya Elektabilitas Demokrat

SENIN, 29 APRIL 2013 | 08:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kondisi Partai Demokrat saat ini betul-betul dalam keadaan darurat. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer yang dirilis Kamis lalu, elektabilitas Demokrat hanya 4,8 Persen. Memang survei itu ditujukan untuk melihat arah pemilih anak muda, antara usia 16-30 tahun.

Mantan Ketua Umum DPC Cilacap Tri Dianto menjelaskan, SBY telah gagal gagal dalam melakukan penyelamatan partai. Bersih-bersih partai yang digembor-gemborkan tidak terbukti.

Suara Demokrat merosot sampai 4,8 persen karena elit-elit korup dan para penyamun masih bercokol, malah di masih duduk manis di posisi-posisi strategis. Bahkan banyak dari mereka ditempatkan di urutan nomor satu bakal caleg DPR RI.


"Caleg-caleg bermasalah menghiasi Partai Demokrat, ditambah lagi penyusunan daftar caleg sangat kental dengan partai keluarga. Bagaimana bisa, bapak, anak, keponakan nyalon. Suami, istri anak nyalon. Dan ini mungkin hanya ada di Partai Demokrat," ungkapnya.

Atas kemorosotan elektabilitas Demokrat tersebut, tegas Tri Dianto, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum harus bertanggung jawab. "Karena, apa yang dilakukan Majelis Tinggi tentang penyelamatan partai justru makin terpuruk partai," tegasnya.

Agar bisa bangkit kembali, Tri Dianto menyarankan, SBY segera ambil langkah penyelamatan yang sungguh-sungguh dengan merombak struktur DPP kembali.

"Pecat kader yang korup dan penyamun. Tarik kader-kader korup dari daftar bakal caleg yang di nomer urut satu sebelum Demokrat habis dan semakin terpuruk. Kalau SBY selaku ketua umum dan selaku majelis tinggi tidak tegas dan takut, biar majelis rendah yang mengambil penyelamatan," demikian Tri. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya