. Kompensasi yang bakal diberikan pemerintah terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan pelat hitam dinilai salah sasaran. Diduga, motif kompensasi diarahkan untuk kepentingan politik.
“Kalau benar yang naik itu harga BBM bersubsisi untuk mobil pribadi maka pemberian kompensasi berupa raskin dan bea siswa tidak nyambung. Masyarakat miskin tidak terdampak langsung dari kenaikan BBM itu,†kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.
Menurutnya, kenaikan harga BBM untuk pengguna mobil itu identik dengan kelas menengah ke atas. Jadi, yang terpengaruh daya belinya itu konsumen kelas tersebut, bukan kalangan yang selama ini menerima raskin.
Kendati begitu, dia mengaku dampak tidak langsung memang akan dirasakan bagi kelas miskin dan pra sejahtera melalui inflasi akibat kenaikan BBM itu, tetapi tidak signifikan. Enny malah menilai, motif politik cenderung kuat dibanding motif untuk menyelesaikan persoalan energi.
Pengamat politik ekonomi Icshanuddin Noorsy menambahkan, berbagai kompensasi kenaikan BBM merupakan strategi partai penguasa untuk menaikkan kembali persentase suara partainya.“Jika kebijakan itu dilakukan, suara partai penguasa ini akan meningkat 300 persen atau tiga kali lipat dalam satu periode pemilu,†tegasnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Dia mengatakan, bantuan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM berbau politis. Menurutnya, pemberian bantuan seharusnya tidak dilakukan mendekati Pemilu 2014.
Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengaku rencana menaikkan atau mengurangi subsidi BBM tidak ada komunikasi dengan DPR. “Pemerintah tiba-tiba akan mengurangi subsidi BBM akibat defisit APBN. Karena itu kami akan menunggu perkembangan fraksifraksi lain untuk menyikapi rencana pengurangan subsidi ini. Yang penting jangan sampai membohongi rakyat,†tegasnya.
Seperti diketahui, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah menyiapkan kompensasi untuk meredam dampak kenaikan harga BBM yang direncanakan bulan depan. “Kita bertumpu pada tiga komponen, pembagian raskin diperbanyak, kemudian pemberian bantuan siswa miskin yang diperluas cakupannya serta indeks unit
cost-nya. Juga Program Keluarga Harapan (PHK) yang ditujukan kepada masyarakat yang sangat miskin tetapi memiliki anak yang sekolah,†paparnya. [Harian Rakyat Merdeka]
