Berita

Nusantara

Sepertinya Ada yang Salah di Otak Ahok

SABTU, 27 APRIL 2013 | 22:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penyebutaan warga bantaran Waduk Pluit sebagai komunis oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terus menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Penyematan tersebut dinilai bisa memicu kerawanan sosial.

Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto, menyayangkaan pernyataan Ahok itu. Terlebih, Ahok sudah dua kali menggunakan kata komunis dalam berkomunikasi ke publik merespon persoalan warga Ibukota yang tinggal di bantaran kali.

Sebelumnya, Ahok menyebut Bank Dunia mengajarkan kita menjadi komunis lantaran mensyaratkan agar pemerintah provinsi DKI membayar ganti rugi kepada warga bantaran kali bila ingin diberikan pinjaamaaan terkait proyek pengerukan 13 sungai atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Emergency. Dredging Initiative (JEDI).


"Doyan banget ngomong komunis, ada apa di balik otak Ahok?" ujar dia kepada wartawan, Sabtu (27/4).

Cerita komunis kata Sgy, panggilan dia, sampai saat ini masih diliputi banyak misteri. Yang menempel diingatan masyarakat soal komunis adalah cerita buruk, pembunuhan, kudeta dan cerita buruk lainnya. Di zaman Orde Baru, orang takut dicap komunis. Dan nampaknya, Ahok tidak mengerti historis komunis di Indonesia.

"Dengan omongan Ahok itu masyarakat bisa ikut membenarkan warga bantaran Waduk Pluit sebagai orang-orang komunis. Jelas ini bisa menimbulkan kerawanan sosial," imbuh Sgy.

Dia menambahkan, omongan Ahok tersebut di luar kebiasaan pejabat. Tidak pernah ada pemimpin yang mengumpamakan rakyatnya yang menyampaikan tuntutan atau keluhan sebagai komunis. Untuk itu, lanjut dia, kedoyanan Ahok ngomong komunis harus mendapat perhatian serius tidak hanya publik Jakarta, tapi juga tanah air.

"Warga di sana salah karena tinggal di atas tanah negara, tapi pemprov juga salah telah membiarkan mereka tinggal lama di sana. Bukankah baiknya masalah rakyat diselesaikan dengan cara persuasif? Sepertinya memang ada yang salah dalam otak Ahok," demikian Sgy.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya