Kenaikan Harga BBM , Bagian dari Politik Pemenangan Pemilu 2014

Saat rakyat sedang mengalami kelangkaan pasokan solar, nelayan kita kesulitan mendapatkan pasokan solar untuk melaut, petani terkendala dalam melakukan penggilingan padi pascapanen, dan terhambatnya distribusi komoditas pokok yang membuat biaya logistik meningkat, pemerintah justru berencana melakukan pengurangan atau pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tak pelak polemik kenaikkan BBM disebut sebagai bagian dari politik menuju pemenangan Pemilu 2014. Pasalnya hal serupa pernah terjadi jelang Pemilu 2009 lalu.

"Masih kuat dalam ingatan kita pada pemilu sebelumnya, dimana kekuatan politik nasional yang merupakan bagian dari kepentingan asing kaum imperialis-neoliberal berupaya menaikkan harga BBM, dan itu sangat jelas kasat mata," ujar Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendra Saputra kepada wartawan (Sabtu, 27/4).

Saat itu, lanjutnya, muncul beberapa kompensasi sebagai kebijakan pemerintah, seperti Raskin, PNPM, BLT, Keluarga Harapan, dan sebagainya. Alhasil, suara partai penguasa saat itu meningkat tiga kali lipat dalam satu periode pemilu.  Namun, konsekuensi dari semua itu adalah munculnya keraguan akan adanya suara semu, keterwakilan semu, otoritas dan kebijakan yang semu pula.

"Kenapa? Sebab ada kebohongan dalam membuat kebijakan khususnya untuk kenaikan harga BBM. Dan, itu mengikuti cara berpikir IMF dan World Bank.
Dari kebijakan yang salah itu, pihak yang lebih diuntungkan hanyalah Pemerintah SBY-Boediono," lanjutnya.

Maka, tidak heran kalau kemudian diujung masa Pemerintahan SBY-Boediono, yang muncul adalah keamburadulan kebijakan, mengingat semunya otoritas yang mereka miliki juga.

"Nah, berangkat dari suara yang semu dan keterwakilan yang semu itu menciptakan otoritas yang semu juga. Akibatnya, kita tidak mampu keluar dari cengkraman IMF dan World Bank," lanjutnya lagi.[ian]