.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh dinilai gagal dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Amburadulnya pelaksanaan ujian nasional (UN) di tingkat SMA secara serempak karena ada keterlambatan naskah, bukti buruknya kinerja Nuh.
Bahkan pelaksanaan UN SMP pun masih kacau balau. Di beberapa sekolah, naskah soal yang diterima tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kisruh pelaksanaan UN telah mencoreng Indonesia di dunia pendidikan internasional.
Laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) layak mendapatkan status disclaimer (tidak jelas) tahun ini. Hal itu dikatakan pengamat pendidikan dari Dewan pakar komunitas peduli pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rahmatullah di Jakarta, kemarin.
“Kalau kinerjanya tidak ada perbaikan, status
disclaimer akan terus didapat. Apalagi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum semuanya diperbaiki. Di tambah masalah UN. Kemendikbud patut dievaluasi total,†desak Rahmatullah.
Dalam kisruh UN, dia yakin banyak penyimpangan. Mulai dari tender sampai pendistribusian soal. Pasalnya, PT Ghalia Digital Printing sebagai pemenang tender memiliki rekam jejak yang buruk, tapi kenapa diberikan kepercayaan. Padahal, perusahaan itu gagal mencetak kertas pemilu tahun 2009.
Ia berharap, aparat hukum bisa secepatnya menyelidiki dan mengungkap masalah tersebut. Apalagi anggaran UN naik Rp 100 miliar, dari Rp 543,4 miliar menjadi Rp 644 miliar.
Menurut dia, Nuh patut bertanggung jawab terhadap kekacauan UN. “Jika memang tidak mampu melaksanakan UN, sebaiknya UN dihapuskan saja. Dan kalau tidak bisa membenahi sistem pendidikan, mundur diri dari kabinet,†tegasnya.
Anggota Komisi X DPR bidang Pendidikan Zulfadhli mendesak BPK segera melakukan audit investigasi terkait UN. “Audit BPK sangat diperlukan, apakah kisruh UN ada faktor kesengajaan, kelalaian atau apa? Ya kita tunggu saja nanti,†tegas Zulfadli.
Politisi Golkar ini tidak menepis, jika kinerja Menteri Nuh bisa mendapat status
disclaimer.
“Kalau kinerja buruk, banyak masalah, baik pengelolaan anggaran sampai pelaksanaan UN,
disclaimer sangat mungkin,†imbuhnya.
Anggota Komisi X DPR bidang Pendidikan Raihan Iskandar mengatakan, polemik UN bentuk kegagalan Menteri Nuh.
“Investigasi UN harus dilakukan secepatnya. Kalau memang petinggi Mendikbud ada yang terlibat, segera ditindak tegas tanpa tembang pilih,†tandas Raihan.
Anggota Komisi X DPR Itet Tridjajati Sumrijanto menilai, kacau balaunya pelaksanaan UN, telah mencoreng Indonesia di dunia pendidikan internasional.
“Masak cuma gara-gara percetakan. Kalau tidak cepat dibenahi, Ini memalukan, bisa rusak kualitas pendidikan “ kata politisi PDIP ini.
Menanggapi banjirnya kritikan seputar UN, Menteri Nuh menjanjikan akan segera menyelesaikan masalah ini.
“Kami tidak ingin terjebak dalam polemik yang macam-macam. Tapi kami akan fokus dalam pelaksanaan UN SMP supaya bisa terlaksana sesuai jadwal,†tegas Nuh saat menggelar jumpa pers UN SMP di Kantor Kemendikbud, Minggu (21/4).
Saat ini, menurut Nuh, pihaknya telah memetakan akar persoalan dari tertundanya pelaksanaan UN SMA, yaitu ada pada percetakan dalam penyiapan bahan naskah ujian.
Bahkan Nuh tidak akan mundur, selama belum ada bukti kuat dalam kisruh UN baik moralitas maupun korupsi.
“Jangan dibawa ke masalah politis. Menjadi menteri merupakan
political appointment, kalau itu tidak bisa. Kecuali terkait dengan moralitas dan korupsi, saya siap mundur,†tegasnya.
Terkait tim investigasi yang dibentuk Kemendikbud, bekas Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) itu menjelaskan, tim investigasi akan menyampaikan temuannya paling lambat pekan depan.
Menurut Nuh, tim investigasi akan menyoroti tiga sisi terkait kacaunya pelaksanaan UN 2013. Ketiga aspek yang akan diinvestigasi, yaitu pengadaan, pelaksanaan dan percetakan. [Harian Rakyat Merdeka]
