Antisipasi Dua Harga BBM SPBU Hanya Modal Baliho

Pemerintah berencana akan memberlakukan dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bulan depan. Sejauh ini belum terlihat ada persiapan teknis di lapangan. Pengguna mobil pribadi berharap rencana tersebut dibatalkan karena dinilai tidak adil.

Berdasarkan pemantauan Rakyat Merdeka di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jabodetabek dua hari lalu, belum ada satu pun yang terlihat melakukan persiapan teknis seperti memasang sign bord (papan pemberitahuan) ataupun spanduk sosialisasi mengenai rencana kebijakan tersebut.

“Belum ada pemberitahuan dan perintah apa-apa dari atasan. Kita masih melayani seperti biasa,” kata seorang petugas pom bensin di Kawasan Jalan Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat.

Petugas itu mengaku sudah mendengar rencana pemerintah memberlakukan dua harga BBM bersubsidi. Keterangan serupa disampaikan Andi, petugas SPBU di Kawasan Bintaro, Jakarta Seatan.

Dia mengaku, belum ada perintah apa-apa dari atasan untuk melakukan persiapan. “Kalau ada perintah, sebagai karyawan kita siap saja melaksanakan tugas,” imbuhnya.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi menegaskan, pihaknya mendukung rencana pemerintah. Menurutnya, tidak perlu persiapan khusus melaksanakan pemberlakuan dua harga. Karena pelaksanaanya tidak sulit.

“Untuk menginformasikan bisa dilakukan hanya dengan sign board atau baliho, tidak rumit,” katanya. Dia menuturkan, bila pemerintah mengumumkan pemberlakukan penjualan dua harga BBM, pihaknya segera akan melaksanakan.

Menurutnya, menjual BBM dua harga lebih mudah dibandingkan dengan rencana sebelumnya menjual BBM jenis baru, Reaserch Octane Number (RON 90). Karena bila rencana itu jadi dilaksanakan maka pengusaha SPBU harus keluar dana untuk membeli tangki baru di SPBU.

Eri mengatakan, bila pemberlakuan dua harga dilakukan, pihaknya meminta penyesuaian margin penjualan BBM subsidi. “Tentu kebijakan baru akan berimbas terhadap omset pengelola SPBU. Marginnya menjadi tipis,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menjual BBM dua harga untuk mengurangi beban anggaran energi. Harga penjualan BBM subsidi untuk kendaraan pribadi roda empat, akan dinaikan Rp 2000 per liter menjadi Rp 6000 per liter. Sementara, untuk angkot dan roda dua, harga BBM tetap Rp 4.500 per liter.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo memperkirakan pelaksanaan teknis selesai akhir bulan ini.

“Akhir bulan ini siap. Nanti setelah selesai, dilaporkan ke pak Presiden. Beliau sangat memperhatikan masalah teknis. Beliau nanti yang akan memutuskan,” kata Susilo.

Menurutnya, saat ini berbagai persiapan sedang dimatangkan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Gubernur, Pemerintah Daerah dan PT Pertamina (persero).

Tolak Pemberlakuan Dua Harga BBM

Warga Depok, Yudiyanto mengkritik rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi hanya dikenakan untuk kendaraan roda empat pelat hitam.

Menurutnya, pemerintah salah kaprah memandang orang memiliki mobil pribadi hidupnya berkecukupan.

“Saya ini memakai mobil pribadi karena ingin menekan biaya hidup. Karena kalau menggunakan angkutan umum mahal,” kata Yudi saat ditemui di SPBU di Kawasan Depok, kemarin.

Pemilik mobil Suzuki APV ini berharap, pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Menurutnya, walaupun harga BBM roda dua dan angkutan tidak naik dampaknya kenaikan untuk mobil pribadi akan dirasakan semua lapisan masyarakat.

Karena dampak kenaikan BBM tidak hanya sebatas masalah pemenuhan bahan bakar saja tetapi ekonomi secara luas.

“BBM naik maka otomatis akan membuat biaya hidup naik. Harga sembako juga pasti ikut naik,” katanya.

Pengguna mobil pribadi lain, Sigit juga memiliki harapan yang sama. “Terus terang, saya keberatan kalau harga BBM naik. Harga Rp 4.500 per liter saja saya sudah merasa berat,” katanya.

Sigit memakai mobil Kijang kapsul tahun 2000-an. Mobil itu warisan dari orang tuanya. Menurutnya, selama ini dia mengeluarkan biaya membeli BBM Rp 250 ribu per minggu untuk keperluan bekerja dari rumahnya di Cibinong ke Jakarta. Artinya setiap bulan total yang dikeluarkan Rp 1 juta.

“Kalau BBM naik biaya hidup yang saya keluarkan akan lebih besar, sementara gaji pas-pasan,” kata Sigit.

Senayan Tidak Kompak Sikapi Kenaikan BBM

Anggota Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya menyatakan mendukung rencana pemerintah memberlakukan dua harga BBM subsidi. Menurutnya, rencana pemerintah menaikkan harga BBM hanya untuk mobil pribadi sudah tepat.

“Itu bagus untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena sebetulnya selama ini BBM subsidi lebih banyak dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas,” kata Teuku.

Dengan melakukan penghematan anggaran, lanjutnya, pemerintah bisa menyalurkan anggaran untuk program yang lebih bermanfaat untuk rakyat banyak. Seperti mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pembangunan.

Riefky mengatakan penyesuaian anggaran subsidi mutlak harus dilakukan karena saat ini beban subsidi energi sangat mengerikan. Jika tidak segera diatasi ekonomi bisa mandek.

Riefky mengkritik sejumlah kalangan yang menolak kenaikan harga BBM dengan alasan untuk menghindari kekacauan di masyarakat karena saat ini sudah dekat pemilu. Menurutnya, seharusnya, sikap Presiden SBY itu didukung karena berani mengambil risiko politik demi menyelamatkan perekonomian.

“Dia bisa dijadikan sasaran empuk lawan politiknya, dia bisa dituding presiden yang tidak pro rakyat. Beliau mempertaruhkan elektabilitas partai Demokrat di 2014. Tapi beliau berani ambil resiko, seharusnya sikap Presiden didukung,” imbuhnya.

Sikap berbeda disampaikan Anggota Komisi VII DPR lain, Ali Kastela. Dia menilai, rencana pemerintah memberlakukan dua harga BBM subsidi sebagai kebijakan aneh. Karena kebijakan itu berpotensi mendorong meningkatnya praktik kecurangan mengingat selisih harganya cukup menggiurkan.

“Mengawasi penyimpangan penjualan harga BBM subsidi satu harga saja sulit, apalagi harus mengawasi dua harga. Saya nilai rencana itu aneh,” kata Ali kepada Rakyat Merdeka.

Selain penyimpangan, Politisi Hanura ini menilai, pemberlakuan dua harga akan membinggungkan masyarakat.

Ali menyarankan, bila pemerintah ingin menaikkan harga sebaiknya cukup satu harga saja. Yang penting, disiapkan program untuk memulihkan imbas dari kenaikan harga BBM. Misalnya, memastikan dana penghematan energi untuk membangun ekonomi rakyat.

“Jangan bagi-bagi duit langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) lagi. Program itu hanya bersifat jangka pendek, tidak selesaikan masalah,” katanya. Anggota Komisi VII DPR,

Satya Widya Yudha menyarankan, bila pemerintah ngotot ingin melaksanakan rencana penjualan BBM dua harga sebaiknya dibarengi dengan pemasangan radio frequency identification (RFID). Tujuannya, agar pembelian masyarakat dapat dikontrol sehingga penyimpangan bisa diawasi.

Jangan Plintat-Plintut Dong Ambil Kebijakan Ekonomi Butuh Kepastian

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati meminta pemerintah segera mengambil keputusan jadi atau tidak melakukan pemberlakukan dua harga. “Ekonomi itu membutuhkan kepastian baik kebijakan ataupun kepastian hukum. Jangan plintat plintut seperti sekarang,” kata Enny.

Enny mengatakan, bila pemerintah yakin dengan kebijakan tersebut segera ambil. Yang terpenting, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan terjadi berbagai kecurangan. Misalnya, mengawasi modus kecurangan modifikasi tangki tempat pengisian BBM pada kendaraan bermotor.

Modus itu sangat mungkin terjadi dengan tujuan agar pelaku bisa membeli BBM subsidi lebih banyak sehingga bisa dijual kembali. Dia mengusulkan, agar pemberlakukan dua harga dibarengin dengan penerapan teknologi untuk mengontrol pembelian.

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah, lanjutnya, sikap latah pengusaha kendaraan umum. Menurutnya, meskipun BBM untuk angkutan umum tidak naik bukan berarti mereka tidak akan menaikkan harga tarif. “Pemerintah harus antisipasi kemungkinan angkutan umum menaikkan tarif, pemerintah harus mengambil tindakan tegas,” pintanya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir tidak berani menjamin pihaknya bisa mengawasi semua penyelewengan.

“Berbagai kecurangan dan kebocoran tetap ada. Tapi kita tidak diam, kita akan terus berupaya meningkatkan pengawasan. Saya kira kecurangan akan semakin kecil terjadi kalau semua masyarakat mau mengawasi bersama-sama,” kata Ali kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk meningkatkan pengawasan, dijelaskannya, pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian. Selain itu, Pertamina memastikan akan melaksanakan rencana memisahkan SPBU yang menjual BBM bersubsidi Rp 4.500 per liter dengan SPBU yang menjual Rp 6.500 per liter. Menurutnya, pemisahan penjualan tersebut akan memudahkan di dalam melakukan pengawasan.

Yang sulit, untuk daerah yang hanya memiliki satu SPBU. Saat ini sedang dicarikan solusinya. Dia menuturkan, untuk menentukan SPBU mana yang menjual BBM Rp 4.500 per liter dengan Rp 6.500 per liter nanti, Pertamina akan mempertimbangkannya dari sisi kemudahan akses pembelian.

Misalnya, untuk jalur yang paling banyak dilintasi kendaraan umum maka SPBU di wilayah itu akan dipilih untuk menjual BBM subsidi Rp 4.500. Sementara untuk SPBU dekat kawasan elite akan dipilih menjual BBM Rp 6.500 per liter. [Harian Rakyat Merdeka]