.Desmond J Mahesa, anggota Komisi III DPR menyempatkan diri mengelus-elus burung kakatua putih sekitar 10 menit. Ini selalu dilakukannya sebelum pergi. Di garasi sopir pribadinya tengah memanaskan Pajero Sport warna merah maroon.
Pukul setengah tiga, Desmond meÂninggalkan rumahnya di bilaÂngan Cinere, Limo, Depok ke arah Ragunan, Jakarta Selatan. TuÂjuannya kantor DPP Partai GeÂrindra di Jalan Harsono RM.
“Petinggi DPP akan rapat soal DCS yang akan dikirim ke KPU, Pak Prabowo juga akan hadir. Ini rapat tertutup,†kata anggota tim seleksi bakal caleg Partai GeÂrindra itu.
Desmond tidak terdaftar seÂbaÂgai anggota Komisi III DPR yang melakukan kunjungan kerja (kunÂker) ke luar negeri. Sejak akhir pekan lalu, para anggota komisi yang membidangi masalah itu berÂtolak ke Eropa.
Rencananya ada empat negara yang akan dikunjungi, yakni PeÂrancis, Rusia, Belanda, dan InggÂris. Kepergian mereka untuk studi banding dalam rangka penyuÂsuÂnan draft RUU Kitab Undang-unÂdang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Hukum UnÂdang-undang Pidana (KUHP).
Mematuhi intruksi Fraksi ParÂtai Gerindra, Desmond tegas meÂnolak ikut kunker ke luar negeri. Ia juga berpendapat kunjungan ke empat negera Eropa itu kurang efekÂtif. Pasalnya, draft kedua RUU itu belum sama sekali diÂbuat. “Kalau namanya studi banÂding, apa apa yang mau diÂbanÂdingkan?†katanya.
Menurut dia, kunjungan ini cukup efektif jika Komisi III telah membuat sebuah rancangan reguÂlasi. Kemudian, rancangan itu akan dibandingkan dengan reguÂlasi milik negara lain. Dia meÂnyaÂrankan, sebaiknya rekan-reÂkanÂnya tak perlu luar negeri. “PangÂgil pakar, rancang itu regulasi. Kalau mentok, baru ke luar neÂgeri,†jelasnya.
Sejak 12 April 2013, DPR meÂmasuki masa reses. Anggota DeÂwan kembali bersidang pada 12 Mei mendatang. Mengisi masa reses, Desmond fokus meÂnyeÂleÂsaiÂkan penyusunan daftar calon seÂmentara (DCS). Sebab, batas akÂÂhirÂnya penyerahan ke KPU yakÂni 22 April sudah makin dekat.
Setelah urusan DCS beres, baruÂlah dia berkunjung ke daerah peÂmilihannya di Kalimantan TiÂmur. Rencananya dia terbang ke SaÂmarinda pada Kamis pekan. Ia akan bertemu konstituen di timur Borneo itu. Selain itu dia meÂnganÂtongi catatan sejumlah perÂsoalan yang mencuat di dapilÂnya. Di anÂtaranya soal peÂngeÂloÂlaÂan hutan dan tambang. Meski itu bukan biÂdang komisinya, DesÂmond tetap meÂnampung aspirasi rakyatnya dan menyuarakan di parlemen.
“Senin saya
check up ke dokter dulu, karena ginjal saya sakit, jadi tidak bisa terlalu lelah. Karena luas, bisa jadi saya di dapil lebih dari 10 hari,†kata politisi yang sedang menungu launching buÂkuÂnya yang berjudul ‘DPR OfÂfÂside Otokritik Parlemen Indonesia’ itu.
Agenda lainnya membangun tim sukses di daerah pemilihan Banten II yang meliputi Kota dan Kabupaten Serang, serta Cilegon. “Saya pindah dapil karena alasan keÂsehatan. Tidak bisa berkeliling di Kaltim yang luasnya satu seteÂngah pulau Jawa. Sedih juga meÂninggalkan Kaltim tahun depan, tapi tahun ini saya tetap fokus perÂjuangkan timur Borneo,†tegasnya.
Berdasarkan data Forum IndoÂnesia Untuk Transparansi AngÂgaran (FITRA) yang mengacu PeÂraturan Menteri Keuangan ReÂpublik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun 2013, studi banding ke Eropa itu menghabiskan dana Rp 6,5 miliar.
Rinciannya, perjalanan ke Prancis menghabiskan dana Rp 1.673.226.000. Itu dengan asumsi hanya 13 anggota Dewan dan dua staf yang berangkat, tanÂpa mengajak istri atau keluarga. Setiap orang akan menghabiskan ongkos pesawat sebesar US$ 10.724 untuk kelas eksekutif.
Perjalanan ke Rusia diperkiraÂkan menghabiskan anggaran seÂbesar Rp 1.595.043.000. DeÂngan ongkos pesawat sebesar US$ 9.537. Perjalanan ke Belanda mengÂhabiskan Rp1.330.695.000. OngÂkos pesawat untuk penerÂbangan ke negeri tulip itu US$ 8.126 untuk bangku eksekutif.
Mengacu perhitungan yang sama, perjalanan, perjalanan ke Inggris akan menghabiskan angÂgaran sebesar Rp 1.907.154.000. Setiap orang akan menghabiskan ongkos pesawat sebesar US$ 10.980 untuk bangku eksekutif.
Seperti Desmond, Anggota KoÂÂmisi III dari Fraksi PDIP SaÂyed Muhammad Mullady juga meÂnolak ikut kunjungan ke emÂpat negara Eropa. Mengisi reses, legislator pengganti Gayus LumÂbuun yang mundur karena terÂpilih jadi hakim agung ini meÂmilih mengoptimalkan reses di dapil Jawa Timur V, meliputi Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu.
Alasan utama Sayed menolak kunker ke Eropa adalah kebijakan Fraksi PDIP yang melarang delaÂpan wakilnya di Komisi III kunÂker soal revisi UU KUHAP dan KUHP. Dia pun menilai, kunker ke luar negeri merupakan pemÂboÂrosan. “Nggak ada kata harus (ke luar negeri),†tegas Sayed.
Dua sejak DPR menetapkan masa reses, Sayed langsung meÂnuju dapil. Menurutnya, aksi tuÂrun ke basis lebih penting keÂtimÂbang plesiran ke luar negeri. SeÂbab, dia akan mengetahui proÂblem nyata yang dialami konsÂtituennya di lapangan.
“Saya sedang di Kota Batu, warga komplain komplein warga soal jalan rusak, soal ujian naÂsional. Meski nggak ada huÂbuÂngan sama komisi, saya akan samÂpaiÂkan juga di DPR,†terang Sayed.
Diceritakan Sayed, turun ke daÂpil saat reses merupakan program wajib yang dicanangkan partai berlambang banteng. Bahkan, jika ada wakil rakyat dari PDIP yang malas turun ke basis, akan ada teguran dari fraksi di parÂlemen hingga level DPP.
“Insya Allah, saya maju lagi taÂhun depan jadi caleg. Kalau nggak turun gunung, bisa dicoret dari atas, dan ditendang dari bawah,†pungkasnya.
Lihat Pabrik Senjata Ukraina Dan TurkiKunker Komisi I DPRSejumlah anggota Komisi I juga mengisi masa reses dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Negara tujuan mereka adalah Ukraina dan Turki. Di kedua negara ini, anggota yang membidangi masalah pertahanan ini akan mempelajari soal persenjataan.
Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengaku tidak ikut berkunjung ke Ukraina dan Turki. Bukan karena Fraksi PDIP melarang. Namun karena anggota Komisi I yang pergi ke luar negeri digilir. Kali ini, buÂkan giliran Hasanuddin.
Dijelaskan, ada tiga alasan Fraksi PDIP memperbolahkan anggota fraksi yang duduk di Komisi I untuk kunker ke luar negeri. Pertama, hanya memÂperÂbolehkan satu orang di seÂtiap komisi yang berangkat. Jika di daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan sedang ada pemilihan kepala daerah (pilÂkada) maka dia dilarang kunker. Anggota Dewan itu diminta fokus ke pilkada.
Terakhir, penentuan anggota untuk kunker ke luar negeri diÂtentukan oleh tim fraksi di parÂlemen, apakah anggota deÂwan itu sesuai apa tidak dengan perÂmasalahan yang akan diÂbaÂhas hingga ke luar negeri.
“PDIP kirimkan satu orang ke Ukraina dan Turki,†ungkap HaÂsanuddin.
Meski menjabat wakil ketua, Hasanuddin tidak mengetahui rinci kegiatan anggota Komisi I selama di luar negeri. Ia meÂngaÂku hingga tim berangkat tiÂdak mendapat laporan mengeÂnai rincian kegiatannya. Meski begitu, dia menyatakan kunÂjuÂngan komisinya ke Ukraina dan Turki merupakan agenda lama.
“Ke Ukraina itu sebagai kunÂjungan balasan, karena Komisi Pertahanan Ukraina pernah ke Indonesia beberapa waktu lalu menjelaskan tentang sistem persenjataan,†terangnya. “SeÂdangkan Turki alusista dan militernya bagus.â€
Dalam kunjungan itu, lanjutÂnya, tidak menutup kemungÂkinan komisi pertahanan akan mengusulkan pembelian senÂjaÂta dari negara-negara itu untuk memperkuat alutsista dalam neÂgeri. “Bisa jadi (membeli aluÂsista), karena saat ke Ukraina dan Turki akan ke Pindad-nya mereka,†pungkasnya. Pindad adalah BUMN yang memÂproÂduksi persenjataan. Mulai dari munisi, senjata ringan, mortar hingga tank. [Harian Rakyat Merdeka]