Indonesia saat ini sudah memasuki darurat energi. Hal ini ditandai dengan tingginya angka impor minyak. Ironisnya, produksi minyak nasional tiap tahun terus menurun. Terakhir mencapai 830 ribu barel per hari (bph).
Pendapatan Ekonomi Indonesia dari ekspor minyak, merosot jauh di bawah ekspektasi pemerintah dengan menurunnya hasil minyak ke titik terendah dalam 40 tahun terakhir. Hal itu membuat tekanan terhadap pihak berwenang meningkat untuk mengatasi defisit perdagangan yang meluas akibat subsidi energi yang mendorong konsumsi.
Pendapatan dari ekspor minyak mentah dan produk minyak untuk dua bulan pertama tahun ini, turun menjadi 23 persen atau senilai 2,2 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara nilai impor minyak, menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) naik 16 persen. Dengan demikian, defisit perdagangan minyak mencapai 4,9 miliar dolar AS tahun ini, lebih tinggi dari 3,2 miliar dolar AS setahun lalu.
Pemerintah berharap, penghasilan dari minyak dan gas mencapai sekitar 30 miliar dolar AS (Rp 285 triliun) atau 20 persen dari anggaran tahun ini.
Direktur Reforminer Pri Agung Rakhmanto menyatakan, sampai kini produksi minyak nasional dari tahun ke tahun selalu menurun, sehingga ketahanan energi nasional sangat rawan alias masuk stadium darurat. Tapi sayangnya, negara kurang memberikan perhatian terhadap ketahanan energi. Negara tampaknya belum melihat migas sebagai komoditas strategis.
“Harus ada langkah untuk mengatasi ketergantungan impor. Karena dalam 5-10 tahun ke depan, minyak impor tidak tersedia lagi,†katanya dalam dialog bertema
Kebijakan Energi Yang Mandiri dalam Memperkuat Perekonomian Nasional di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Kamis sore (18/4).
Dari produksi minyak dunia sekitar 90 juta bph, kata Pri, hanya sekitar 40 juta bph yang diperdagangkan.
Sementara 10 tahun ke depan konsumsi dunia naik 20 persen atau 18 juta bph. Tapi pada saat yang sama, produksi juga menurun 20 persen, sehingga kekurangan pasokan dunia sekitar 36 juta bph,†bebernya.
Hadir dalam diskusi itu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Effendi Siradjuddin, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir serta ekonom Atmajaya A. Prasentyantoko. Ali mengusulkan perlunya pengelolaan energi secara berkelanjutan.
Apalagi, minyak merupakan komoditas global. Bila ketergantungan impor minyak terus meningkat, cukup berisiko bagi Indonesia.
Kondisi itu, diakui, akan semakin memburuk karena dua negara konsumen terbesar dunia, Amerika dan China mengimpor sekitar 20-22 juta bph. Kondisi tersebut bisa memicu membengkaknya harga minyak dunia hingga melampui 400 dolar per barel.
“Dalam kondisi demikian, Indonesia yang mengandalkan impor dalam lima tahun ke depan mungkin sudah tak mampu mendapatkan impor minyak, karena negara tak mampu membayar.
Atau kalaupun mampu membayar, minyak di pasaran belum tentu tersedia,†tukas Pri. Dia kemudian mencontohkan, 60 persen minyak yang diperdagangkan dunia saat ini pengirimannya melalui Selat Hormust di Timur Tengah. Di kawasan yang politiknya tidak stabil, bila terjadi kegaduhan politik, maka minyak bisa cepat menghilang di pasaran dunia.
Untuk itu, ke depan, Effendi mendesak pemerintah agar memperhatikan blok-blok migas yang habis masa kontraknya.
Jika blok tersebut bisa dikelola oleh perusahaan dalam negeri, maka pemerintah bisa mengambil alih.
Tapi kalau tidak bisa dikelola oleh BUMN, baru diserahkan ke perusahaan asing. Itu pun, lanjutnya, harus dengan jangka waktu tertentu dan mesti ada syarat transfer teknologi. Seperti dilakukan Malaysia selama ini.
“Ketergantungan impor minyak saat ini sekitar dua pertiga dari konsumsi nasional. Dengan tidak memperpanjang kontrak Blok Migas, maka ketergantungan terhadap impor minyak tinggal sepertiga.
Belum lagi setiap Blok Migas yang diambil oleh perusahaan nasional produksinya terus naik,†pungkas Effendi. [Harian Rakyat Merdeka]
