.Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)mengusulkan pemerintah memilih opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi serentak dibanding menjual dengan dua harga.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari usai acara Indonesian Young Leaders Forum 2013 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kemarin.
Okto mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan kepastian dari pemerintah soal BBM subsidi. Menurut dia, kebijakan BBM dengan dua harga malah akan menyulitkan pemerintah karena harus menambah pengawasan. “Lebih baik satu harga untuk BBM subsidi,†sarannya.
Di tempat yang sama, Bendahara Umum Hipmi Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan, sebaiknya anggaran subsidi yang dicabut itu dialokasikan untuk sektor yang lebih memberikan manfaat seperti pembangunan infrastruktur, pembangkit tenaga listrik, transportasi dan subsidi pertanian. Pasalnya, kenaikan
Di tempat yang sama, Bendahara Umum Hipmi Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan, sebaiknya anggaran subsidi yang dicabut itu dialokasikan untuk sektor yang lebih memberikan manfaat seperti pembangunan infrastruktur, pembangkit tenaga listrik, transportasi dan subsidi pertanian. Pasalnya, kenaikan
harga akan memberikan kepastian kepada pengusaha.
“Saat ini infrastruktur kita belum maksimal. Diharapkan dengan dicabutnya subsidi BBM, akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam negeri,†katanya.
Apalagi sebentar lagi Indonesia harus menghadapi
ASEAN Economy Community (AEC) pada 2015 dan Indonesia harus bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan subsidi bagi IKM jika harga BBM naik.
“Subsidi tidak mendidik, hanya akan dimainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,†kata Euis di kantornya, kemarin.
Kendati begitu, pemerintah akan membantu IKM beradaptasi dengan kenaikan harga BBM melalui beberapa cara. Pertama, memfasilitasi peralatan bagi IKM, memberikan pendidikan atau membantu menyelenggarakan pameran agar mereka tidak harus mengeluarkan biaya.
Karena itu, pihaknya berencana agar kendaraan yang digunakan IKM menggunakan pelat kuning. Tapi, rencana ini belum terealisasi dan akan didiskusikan lebih lanjut dengan para pelaku IKM.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai, rencana pemerintah menerapkan penyesuaian harga untuk kendaraan pelat hitam tidak akan berjalan maksimal menekan subsidi BBM jika tidak dibarengi dengan pengendalian pembelian BBM oleh kendaran pelat kuning dan sepeda motor.
Menurut Sofyano, saat ini jumlah kendaraan sepeda motor sudah mencapai 68,8 juta unit, itu belum ditambah jumlah kendaraan pelat kuning. “Harus ditetapkan jatah maksimal yang diperuntukkan bagi jenis kendaraan itu,†katanya.
Selain itu, dia menyarankan pemerintah menjual BBM dengan
Research Octane Number (RON) 90 untuk kendaraan pelat hitam. Jadi, walau harga BBM dinaikkan, tetapi tetap ada nilai plus.
Apalagi BBM RON 90 lebih baik daripada RON 88 yang dikhususkan bagi sepeda motor dan kendaraan pelat kuning. [Harian Rakyat Merdeka]
