Jokowi Tak Setuju UN Jadi Penentu Kelulusan

Pemerintah pusat sebaiknya mengkaji kembali makna dari pelaksanaan program tahunan Ujian Nasional bagi pelajar.

"Saya hanya menyampaikan ini suara yang ada di anak-anak itu seperti itu. Mereka belajar sekian tahun hanya ditentukan 3-4 hari. Itu saja sudah. Mestinya penilaian itu kan ada proses, dilihat prosesnya dari waktu ke waktu. Jangan hanya dalam waktu empat hari ditentukan," papar Gubernur Joko Widodo  Jokowi usai menghadiri acara dialog antar pelajar pasca UN di Gelanggang Olahraga, Bulungan, Jakarta Selatan, Kamis (18/4).

Kalau pun program UN ke depannya mesti ditiadakan, kata Joko menekankan, kebijakan itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat.

"Saya kira UN ini penting tapi dalam rangka tadi melihat level daerah mana yang perlu disuntik dan daerah mana yang perlu dibenahi. Saya kira itu memang diperlukan, tapi bukan untuk kepentingan yang seperti kita lihat sekarang," tambahnya.

Ia pribadi justru lebih memilih untuk tidak menggunakan UN sebagai penentu dari proses pembelajaran siswa. Kendati diakuinya sebagai pemangku pemerintahan di tingkat provinsi harus mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pusat.

"Iya tadi kan sudah saya sampaikan kalau saya pribadi tidak ikut UN, ini hanya kebijakan pusat jadi harus kita ikuti," ujarnya.

Lebih lanjut gubernur yang akrab disapa Jokowi itu juga menekankan pentingnya komunikasi antara siswa dan guru termasuk dengan para pemangku kebijakan. Diharapkan melalui dialog dapat terbangun sinergitas dengan kebijakan yang dibuat.

"Kadang-kadang kebijakan kita dan yang diinginkan anak-anak susah sekali, justru itu pertemuan-pertemuan seperti ini penting agar sambung,"

"Seperti tadi masalah UN, itu buat anak-anak betul-betul masalah sehingga mestinya ini kita perlu mengkaji kembali mengevaluasi kembali, mengkoreksi kembali," kata Jokowi kembali.[wid]