Pemerintah diminta lebih agresif dalam membangun kerjasama dalam kerangka comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dengan Australia.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto, usai pertemuan pimpinan Komisi VI DPR dengan Kepala Kantor (Secretary Head) Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Peter Varghese, dan rombongan di Gedung DPR, Kamis (18/4).
Dalam pertemuan itu, Airlangga yang juga politisi Partai Golkar, didampingi anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrat, Ferrari Romawi. Sedangkan Vergahse didampingi Sekretaris Utama Kedubes Autralia, Alison Chambers.
Airlangga mengatakan, kerjasama itu penting dilakukan karena Australia memiliki komponen inovasi sumber daya dan teknologi yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Namun, selama ini kemajuan CEPA kedua negara terlihat lambat.
"Kami mendorong agar kedua pihak aktif,†ujar Airlangga.
Dia mencontohkan bagaimana Korea Selatan dan Jepang yang telah bergerak lebih cepat dalam peningkatan hubungan perdagangan dengan Indonesia.
Airlangga menambahkan, jika pemerintah lebih agresif lagi dapat memberi dampak positif yakni mengembalikan kekuatan perekonomian yang didukung terutama oleh sektor manufaktur dan produk holtikultura.
Menurutnya, dengan kembalinya kekuatan manufaktur Indonesia dalam kaitan hubungan perdagangan dengan Australia maka angka pengangguran tenaga kerja bisa ditekan.
"Apalagi potensi perdagangan Indonesia dan Australia sangat besar mengingat hubungan kebutuhan kedua negara merupakan hubungan komplimenter atau saling melengkapi," tambahnya.
Bahkan, dia menyebut nilai perdagangan kedua negara bisa naik dua kali lipat kalau kerjasama perdagangan CEPA benar-benar diterapkan. Perjanjian kerja sama komprehensif perdagangan ini juga untuk mendorong pembangunan kapasitas, sehingga perdagangan kedua negara meningkat dan berjalan lebih seimbang.
Pada bagian lain, Airlangga juga mendesak pemerintah untuk serius mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas di wilayah ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia seolah-olah melaksanakan perdagangan besar dengan negara lain, tapi di negara sendiri, di antara provinsi masih banyak kendala.
"Kendala pedagangan antar daerah ini perlu dihilangkan dulu sembari meningkatkan hubungan perdagangan bebas dengan negara-negara lain," tandas Airlangga.
[ald]
