Berita

m. nuh

Partai Oposisi: Pelaksanaan UN Amburadul, M. Nuh Lebih Elegan Mundur Saja

RABU, 17 APRIL 2013 | 06:51 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pelaksanaan Ujian Nasional bukan baru tahun ini digelar. Karena itu, sangat disayangkan, pelaksanaannya kembali amburadul.

"Inilah kalau sesuatu yang dibuat tanpa perencanaan yang matang," ujar Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin (Rabu, 17/4).

Saleh masih bisa memaklumi kalau hanya satu kabupaten saja yang bermasalah. Tapi dia tidak habis pikir, kalau sampai 11 provinsi mengalami penundaan karena PT Ghalia Indonesia Printing, perusahaan percetakan, gagal menepati waktu produksi dan distribusi materi Ujian Nasional.


Tak cukup disitu, Saleh Husin semakin kesal, karena masih adanya bahan ujian yang tertukar.

"Bisa dibayangkan NTT (Nusa Tenggara Timur) yang terdiri dari pulau-pulau sudah bahannya sudah terlambat, eh begitu dikirimi bahan susulannya malah tambah berantakan. Bahan yang harus dikimkan ke kabupaten yang ada di Pulau Flores malah dikirim ke Pulau Sumba. Terus bahan yang harus dikirimkan ke kabupaten di Pulau Sumba malah dikirimkan ke Pulau Timor. Ini sangat acak-acakan," kesal Saleh.

"Belum lagi harus diteruskan ke sekolah-sekolah yang ada di pulau-pulau kecil dan pelosok daerah. Mau kapan nyampe-nya. Mereka ini sebenarnya tahu peta wilayah atau tidak ya?" sambungnya.

Atas berbagai persoalan itu, Saleh lantas mempertanyakan, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan kualitas anak didik Indonesia meningkat kalau pelaksanaan ujiannya saja berantakan.

"Saya selaku wakil rakyat dari NTT sangat kecewa atas pelaksanaan UN kali ini. Bagaimana dengan psikologis anak-anak didik kita di daerah-daerah tersebut. Untuk itu sebaiknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (M. Nuh) lebih elegan mengundurkan diri karena tidak dapat bekerja. Dan perusahaan yang melaksanakan percetakan bahan UN tersebut harus di-black list dan perlu diaudit, baik oleh BPK maupun pihak penegak hukum," tandas Saleh. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya