Berita

m. nuh

Partai Oposisi: Pelaksanaan UN Amburadul, M. Nuh Lebih Elegan Mundur Saja

RABU, 17 APRIL 2013 | 06:51 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pelaksanaan Ujian Nasional bukan baru tahun ini digelar. Karena itu, sangat disayangkan, pelaksanaannya kembali amburadul.

"Inilah kalau sesuatu yang dibuat tanpa perencanaan yang matang," ujar Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin (Rabu, 17/4).

Saleh masih bisa memaklumi kalau hanya satu kabupaten saja yang bermasalah. Tapi dia tidak habis pikir, kalau sampai 11 provinsi mengalami penundaan karena PT Ghalia Indonesia Printing, perusahaan percetakan, gagal menepati waktu produksi dan distribusi materi Ujian Nasional.


Tak cukup disitu, Saleh Husin semakin kesal, karena masih adanya bahan ujian yang tertukar.

"Bisa dibayangkan NTT (Nusa Tenggara Timur) yang terdiri dari pulau-pulau sudah bahannya sudah terlambat, eh begitu dikirimi bahan susulannya malah tambah berantakan. Bahan yang harus dikimkan ke kabupaten yang ada di Pulau Flores malah dikirim ke Pulau Sumba. Terus bahan yang harus dikirimkan ke kabupaten di Pulau Sumba malah dikirimkan ke Pulau Timor. Ini sangat acak-acakan," kesal Saleh.

"Belum lagi harus diteruskan ke sekolah-sekolah yang ada di pulau-pulau kecil dan pelosok daerah. Mau kapan nyampe-nya. Mereka ini sebenarnya tahu peta wilayah atau tidak ya?" sambungnya.

Atas berbagai persoalan itu, Saleh lantas mempertanyakan, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan kualitas anak didik Indonesia meningkat kalau pelaksanaan ujiannya saja berantakan.

"Saya selaku wakil rakyat dari NTT sangat kecewa atas pelaksanaan UN kali ini. Bagaimana dengan psikologis anak-anak didik kita di daerah-daerah tersebut. Untuk itu sebaiknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (M. Nuh) lebih elegan mengundurkan diri karena tidak dapat bekerja. Dan perusahaan yang melaksanakan percetakan bahan UN tersebut harus di-black list dan perlu diaudit, baik oleh BPK maupun pihak penegak hukum," tandas Saleh. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya