Raja Muhammad VI menginstruksikan rapat Kabinet Kerajaan untuk membahas perkembangan terakhir konflik Sahara, hari Senin kemarin (15/4). Penasihat raja, perdana menteri dan sejumlah anggota kabinet pemerintah serta para ketua partai politik di Kerajaan Maroko juga ikut menghadiri rapat itu.
Pertemuan khusus itu juga digelar untuk membahas inisiatif pihak lain mendistorsi mandat yang dimiliki MINURSO, misi PBB di Sahara Barat.
Pernyataan resmi dari Istana Raja Muhammad VI juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut merupakan kesempatan untuk menegaskan kembali konsensus nasional Maroko menolak upaya membelokkan tugas MINURSO yang dibentuk sejak 1991.
Kerajaan Maroko juga menegaskan pihak yang hendak mendistorisu tugas MINURSO dengan pendekatan unilateral atau sepihak tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Maroko hanya akan membuat kesalahpahaman dan penolakan. Terlebih di saat bersamaan Maroko sedang meningkatkan upaya mempromosikan hak asasi manusia di seluruh negeri, termasuk di provinsi-provinsi selatan. Upaya itu pun mendapatkan pujian dari komunitas internasional dan mitra internasional.
Peserta pertemuan menyampaikan kepedulian mereka pada konsensus nasional yang kini dijadikan pendekatan Maroko dalam proses perdamaian di PBB.
"Sejak dipresentasikan Kerajaan Maroko pada April 2007, Inisiatif untuk Negosiasi dan Otonomi Khusus untuk Sahara, isu HAM telah dieksploitasi pihak lain dalam upaya mementahkan proses negosiasi, serta digunakan sebagai alasan untuk tidak melanjutkan pembicaraan damai untuk mencari solusi politik," demikian keterangan yang diterima redaksi.


Juga ditegaskan bahwa Kerajaan Maroko telah mengambil tindakan proaktif untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Kerajaan Maroko juga terbuka terhadap prosedur yang berlaku di PBB dan Dewan Keamanan PBB.
[ian]
