Pramono Anung: Tidak Sebanding Kinerja Kemendikbud Dengan 20 Persen APBN Untuk Pendidikan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyesalkan penundaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMA sederajat di 11 provinsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lantaran belum siapnya naskah ujian.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan UN tidak sebanding dengan 20 persen alokasi anggaran APBN untuk pendidikan.

"Dalam hal ini harus ada yang bertanggung jawab, dalam hal ini Mendikbud. Tidak bisa kemudian ini seakan-akan tidak ada apa-apa. Ini kan pasti ada yang salah," ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).

Pramono menambahkan, adanya penundaan UN di beberapa provinsi mengakibatkan dampak psikologis bagi anak didik peserta ujian. Lantaran anak didik sudah bersusah payah menyiapkan diri menghadapi ujian.

"Ini cerminan dari bagaimana kita mempersiapkan anak bangsa kita. Terutama kepada anak didik kita yang mungkin secara tidak kita sadari ini membuat dampak psikologis yang cukup berat," katanya.

Ditegaskan Pramono, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud terlihat tidak siap dalam menyelenggarakan UN tahun 2013 kali ini.

"Ini semakin menunjukkan ketidaksiapan, ketidaksungguhan sebuah Kementerian yang secara konstitusi memberikan 20 persen untuk budget-nya. Yang sebenarnya memiliki budget yang besar sekali, dan ini sangat disesalkan," tegas politisi PDI Perjuangan itu. [rsn]