Mau Jadi Direksi BUMN Harus Keluar Kocek Rp 10 Miliar?

.Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mencatat 10 kegiatan yang berpotensi rawan korupsi di Kementeriannya.

Untuk mengantisipasi dan me­minimalisir rawan korupsi di ling­kungan Kementerian BUMN (lihat tabel), Menteri BUMN mengeluar­kan Surat Edaran (SE) dengan Nomor: SE-01/MBU/WK/2013 tentang area potensi rawan korupsi pada Kementerian BUMN.

SE tersebut dikeluarkan sehu­bungan dengan telah dike­luar­kan­nya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2012 ten­tang Stra­tegi Nasional Pence­gahan dan Pem­berantasan Korup­si Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 ten­tang aksi pencegahan dan pem­­berantasan korupsi tahun 2013.

Dahlan menekankan, pelaksa­naan kegiatan di Kementerian BUMN agar selalu mengikuti kaedah penyelenggaraan peme­rintah yang baik (Good Public Governance).

“Kami minta kepada seluruh pejabat dan pelaksana di ling­ku­ngan Kementerian BUMN yang terlibat dalam proses penye­leng­garaan kegiatan tersebut agar meng­hindari dan memproteksi diri dari tindakan koruptif,” de­mikian SE Menteri BUMN yang ditanda tangani Wakil Menteri BUMN Mahmud­din Yasin.

Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX Arif Poyuono mendukung langkah Menteri BUMN yang mengelurakan SE tentang area potensi rawan ko­rupsi pada Kementerian BUMN.

Menurut Arif, 10 kegiatan yang disampaikan oleh Dahlan me­mang sangat rawan korupsi. Ia men­contohkan, korupsi dalam pengadaan barang kantong se­men yang terjadi di BUMN se­men. Me­nurutnya, direksi mene­rima Rp 1.000 per kantong.
“Bayang­kan kalau setahunnya 9 juta ton,” katanya kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Sementara di BUMN pupuk, lan­jut Arif, penyimpangannya ada di penyaluran pupuk subsidi. Bia­sa­nya, agen yang ditunjuk ma­sih lingkup keluarga atau orang dekat. Sedangkan di BUMN gula terletak pada delivery order pe­nyaluran gula. Kegiatan itu sangat rawan penyimpangan.

Hal yang sama juga untuk pe­milihan direksi. Menurut dia, pe­milihan direksi sangat rawan suap. “Bahkan, kabar yang beredar un­tuk menjadi direksi harus me­nge­luar­kan kocek Rp 10 miliar. Ka­rena itu, ke depannya dalam pemi­lihan di­reksi mesti memper­ketat sistem fit and proper test,” kata Arif.

Arif meminta Menteri BUMN menindak tegas dan direksi BUMN yang terbukti melakukan pelanggaran dan penyimpangan.

Anggota Komisi VI DPR Fer­rari Romawi mengatakan, SE tersebut harus dibarengi dengan pengawasan di lapangan. “Jika hanya surat edaran tanpa ada pe­ngawasan, tetap tidak akan mak­simal,” tegasnya.

Ferrari mengimbau perlu di­buat sistem pengawasan yang ter­struktur di lapangan. Selain itu, harus dibuat setransparan mung­kin dalam pengangkatan dan pe­ngadaan barang dan jasa. “Kita dukung langkah Pak Dahlan un­tuk mengantisipasi korupsi di Indonesia,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]