ilustrasi, pasokan listrik
Sejumlah pengusaha yang menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan tambang mentah mulai tahun 2014 menuntut jaminan pasokan listrik untuk pembangunan smelter.
Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Natsir Masyur menuturkan, sudah ada 30 perusahaan yang ingin membangun smelter. Tapi, mereka meminta pemerintah membantu pasokan kebutuhan listriknya.
Menanggapi permintaan itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menyatakan siap memenuhi permintaan pasokan listrik. Namun dengan catatan, pembangunan smelter dilakukan di Jawa dan Sulawesi Selatan (Sulse).
“Kalau di Jawa dan Sulawesi, kami siap menyediakannya, kapan pun diminta kami siap,†kata Jarman kepada
Rakyat Merdeka, kemarin
Alasannya, kata Jarman, infrastruktur di Jawa dan Sulsel sudah cukup memadai. Bagaimana dengan daerah lain? Jarman belum berani menjaminnya. Namun, menurutnya, bisa saja pembangunan infrastruktur disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan smelter.
Jarman berharap, pembangunan smelter dilakukan di daerah yang sudah lengkap infrastrukturnya. Karena hal tersebut nanti akan memudahkan opersional perusahaan tambang.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji menegaskan pihaknya telah menyanggupi memberikan pasokan listrik untuk industri smelter sesuai permintaan perusahaan tambang.
Dia mengungkapkan, sudah ada enam perusahaan yang mengajukan proposal permohonan. Lokasi pembangunan smelter perusahaan itu. Antara lain di Bantaeng, Palopo dan Jawa Timur.
“Kita sudah menyetujui itu, berarti sanggup untuk memasok listrik untuk smelter,†kata Nur. Diakuinya, kebutuhan listrik industri smelter cukup besar. Untuk satu smelter, diperkirakan bisa mengkonsumsi listrik antara 70 Mega Watt (MW) hingga 140 MW.
Operator Director PT Feni Haltim Irvan Djauhari meminta soal kesiapan perusahaan membangun smelter tidak dipukul rata. Karena kemampuan keuangan perusahaan tersebut berbeda-beda. Dia mengusulkan agar perusahaan tambang melakukan kajian bersama untuk melihat kesiapan pembangunan smelter. Nanti hasil kajian itu bisa disampaikan ke pemerintah sebagai masukan.
“Kita harus liat apakah semua perusahaan siap? Bagaimana kesanggupan pemerintah memenuhi kebutuhan energinya? Semua harus dikaji dahulu,†katanya.
Irvan mengusulkan, kewajiban membangun dilakukan secara bertahap. Agar program berjalan lancar, dia berharap pemerintah membantu pengusaha dengan memberikan insentif. “Insentif itu bisa pajak yang murah atau kemudahan perizinan,†pinta dia. [Harian Rakyat Merdeka]
