Jusuf Kalla: Lihat Pengalaman Di Partai Golkar, Konvensi Capres Tidak Berhasil

Konvensi capres yang akan dilakukan partai politik harus jujur dan benar.

“Kalau tidak jujur dan benar, mana bisa hasilkan pemimpin yang baik,” kata bekas Wapres Jusuf Kalla kepada Rakyat Merdeka yang dihubungi via telepon, di Turki, kemarin.

Seperti diketahui, partai politik ingin menjaring capres melalui  konvensi. Selain Partai Demokrat, PPP juga berencana membuat konvensi capres.

Jusuf Kalla selanjutnya mengatakan,  penjaringan capres lewat konvensi memang bagus. Tapi prosesnya harus jujur dan adil.

“Kalau melalui konvensi berarti memberi kesempatan kepada tokoh lain menjadi capres,” ujar bekas Ketua Umum Partai Golkar itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Anda curiga konvensi itu hanya akal-akalan?
Kebijakan dan langkah partai kan berbeda-beda. Itu memang boleh-boleh saja, itu bagus kok. Tapi sekali lagi prosesnya harus jujur dan benar.

Jujur dan benar itu soal apa?
Jujur itu artinya tidak ada money politics, tidak ada intrik sana-sini dan saling menjelekkan. Benar artinya jika melalui konvensi harus terbuka untuk siapa saja bisa, termasuk untuk wartawan. Itu kalau pribadinya punya kualitas pemimpin. Kalau dari partai politik tentu berkompetisi secara sehat, dan saling mendukung siapa pun nanti yang terpilih menjadi capres.

Dengan cara itulah bisa mendapatkan pemimpin yang baik dan jujur.

Partai Golkar pernah sekali menggunakan konvensi, itu bagaimana?
Ya, betul saat Pak  Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hanya biayanya terlalu besar.

Maksudnya?
Jadi waktu itu Nurcholis Madjid  bilang “gizinya terlalu diutamakan”, itu bukan saya yang bilang loh.

Apa itu bisa jadi solusi menentukan capres?
Bisa ya, bisa tidak. Itu masalah pilihan partai dan boleh-boleh saja.

Apa Anda akan ikut konvensi Partai Demokrat?
Saya lihat dulu. Saya belum tahu apa dan bagaimana cara-caranya. Saya kan tidak sembarangan bersikap. Jadi, ikut tidaknya konvensi capres tergantung bagaimana prosesnya.

Kenapa?
Karena kalau lihat pengalaman di Partai Golkar, konvensi capres waktu itu tidak terlalu berhasil kan.

Konvensi ini berbeda dengan yang pernah dilakukan Partai Golkar, ini bagaimana?
Makanya saya lihat dulu bagaimana caranya. Kalau katanya mendaftar, lalu nama-nama itu dipajang dan dilihat masyarakat, itu kan sama saja dengan  survei yang ada sekarang ini.

Anda tidak tertarik?
Kalau caranya masyarakat yang menilai dan nanti survei yang sampaikan, kan sama saja dengan sekarang toh, di mana calon potensial  berdasarkan hasil lembaga survei.

Kalau  konvensi capres dari PPP jagokan Anda dan Mahfud MD, apa tanggapannya?
Saya rasa itu cara yang baik, silakan dilaksanakan saja.

Apa parpol yang melakukan konvensi itu kekurangan figur?
Nggak begitu juga. Konvensi bisa saja kok, di Amerika Serikat saja sama. Dari konvensi itu nanti muncul tokoh kuat yang bisa didukung oleh partai dan masyarakat pemilihnya juga.

Barangkali konvensi itu hanya untuk tingkatkan elektabilitas parpol saja?
Ya, itu adalah salah satu cara tingkatkan elektabilitas partai. Sebab, dengan adanya konvensi ada berita terus menerus mengenai konvensi yang diselenggarakan.

Akibatnya nama partai juga lama-kelamaan juga ikut naik.

Apa mungkin tokoh luar menang dalam konvensi itu?
Ya. Kalau caranya mendaftar dan dilihat keinginan rakyat sama dengan survei saja dong. Berarti bisa siapa saja menang.

O ya, Menhan bilang  tidak ada pelanggaran HAM dalam kasus Cebongan, menurut Anda?
Saya tidak bisa berkomentar jauh, biar kita tunggu saja proses hukum yang sedang berjalan itu. Yang jelas, saya mengapresiasi proses investigasi dan proses hukum yang sudah berjalan saat ini.

Banyak kalangan meragukan kalau peradilan militer tidak transparan, apa tanggapan Anda?
Kalau itu sama saja. Kita jangan mengira peradilan militer dan peradilan sipil berbeda, semua itu sama saja kok.

Jiwa korps TNI kuat, masyarakat khawatir vonisnya ringan?
Tidak dong masak tujuan hukum itu adalah vonis atau hukumannya. Tujuan peradilan itu kan mencari keadilan, bukan untuk menghukum orang ringan atau berat.

Keluarga korban minta kasus Hugos Cafe dibongkar juga, apa tanggapan Anda?
Itu masalah hukum. Biarkan proses hukum itu berjalan. [Harian Rakyat Merdeka]