Berita

Gelar Konvensi, PPP Ingin Transparan dalam Menentukan Capres

JUMAT, 12 APRIL 2013 | 14:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan kritik yang disampaikan pengamat terkait rencana pelaksanaan konvensi untuk menjaring calon presiden dan calon wakil presiden.

Partai berlambang kabah ini tetap akan melakukan perobahan dalam rekruitmen calon pemimpin lewat konvensi.

"Kebijakan konvensi ini menegaskan bahwa PPP dalam posisi ingin melakukan sebuah mekanisme rekruitmen yang lebih baik dan transparan," ujar Jurubicara PPP M. Arwani Thomafi dalam pesan singkatnya (Jumat, 12/4).


Arwani menjelaskan, salah satu problem yang selalu disinggung dalam penguatan demokrasi di Tanah Air adalah soal kualitas rekruitmen kader dan kepemimpinan dalam parpol.

"Jika ada upaya untuk mengimplementasikan satu kebijakan yang semakin mendorong ke arah transparansi dan peningkatan kualitas dalam rekruitmen kepemimpinan, harusnya diberikan satu apresiasi," ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menilai PPP hanya mencari perhatian orang saja. Lewat konvensi, PPP berupaya mengarahkan opini publik seolah mereka adalah partai-partai yang terbuka terhadap publik.

Sementara itu, pengamat politik senior dari Universitas Indonesi, Arbi Sanit, mengungkapkan wacana konvensi PPP hanya main-main dan tidak serius. Sebab, perolehan partai tersebut diyakini belum memenuhi syarat untuk mengusung capres sendirian.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitutsi Mahfud MD mengaku belum memutuskan apakah akan ikut ikut konvensi PPP. "Saya masih menganalisis dan menghitung peluang secara komprehensif," katanya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya