Berita

suswono

Soal Realisasi Impor Daging, Menteri Suswono Persoalkan Data yang Digunakan BPK

JUMAT, 12 APRIL 2013 | 10:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menegaskan data yang dijadikan dasar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan impor daging kurang tepat.

Temuan BPK realisasi impor daging sapi pada 2010-2011 jauh lebih tinggi dibandingkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kementan.

"Data pemeriksaan BPK kurang tepat. Data yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan adalah roadmap awal (Januari 2010) yang belum mengacu pada hasil sensus ternak tahun 2011," kata Suswono seperti dilansir Antara (Jumat, 12/4).


Pemeriksaan BPK tahap kedua yang dilaksanakan pada 5 November-31 Desember 2012, tambahnya, sudah ada data terbaru tentang roadmap swasembada daging.

Data realisasi impor tahun 2010 dan 2011 diambil dari bea cukai yang sejauh ini masih dalam proses harmonisasi dengan sistem pendataan di Badan Karantina.

Selain itu proses penentuan kuota periode 2010 sampai September 2011 dilakukan oleh pejabat teknis Kementan yaitu oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, sementara itu mulai periode Oktober 2011 dilaksanakan dan dilakukan oleh tim teknis lintas kementerian.

Terkait penyimpangan importasi di lapangan seperti pemalsuan dokumen dan kelebihan realisasi serta penyelundupan, Kementan mendukung penuh untuk diselidiki agar dapat diketahui impor daging selama ini.

"Kami belum menerima data resmi dan kami hanya mencoba menjelaskan sesuatu yang nampaknya ada hal-hal yang kita koreksi," kata Suswono.

Pada kesempatan itu Mentan menyatakan, sesuai prosedur, Kementan punya hal untuk menjalankan enam langkah guna merespon hasil audit. Termasuk dalam langkah ini yaitu melakukan konfirmasi terkait hal-hal yang diaudit BPK.

Pengusaha yang diduga menyalahi kewajiban juga akan diperiksa oleh Kementan. "Nantinya Kementan bisa memberikan rekomendasi mengenai langkah lanjutan yang akan diterapkan," kata Suswono. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya