Pemerintah Diminta Tak Tergantung Utang

Untuk mengimbangi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang akan di atas 1,6 persen, harus diimbangi de­ngan produktivitas.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, defisit APBN diperkirakan akan me­nyen­tuh level 2 persen. Kare­na­nya, pemerintah di­minta tidak tergantung utang. “Ketergan­tungan utang besar akan mem­bahayakan keber­langsungan pembangunan,” kata Arif.

Kemen­terian Keuangan sebe­lumnya mem­perkirakan, target defisit 1,6 persen atau senilai Rp 153,3 tri­liun untuk APBN 2013 sulit ter­jaga dengan beban sub­sidi BBM.

Dilarang Konsumsi BBM Subsidi

Untuk menekan anggaran BBM subsidi, DPR mendukung pe­me­rintah melarang mobil pri­badi mengkonsumsi BBM sub­sidi. Dana itu dapat dialihkan ke pembangunan infra­struktur.

“Rencana kenaikan harga BBM sebaiknya ditentukan de­ngan harga pasar. Jangan hanya dinaik­kan Rp 1.000 hingga Rp 2.000. Tapi roda dua dan pelat ku­ning te­tap diberikan subsidi BBM,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Fahrial di Jakarta.

Menurut politisi PPP ini, 30 persen dari anggaran subsidi bisa dialihkan untuk membangun in­frastruktur pertanian guna me­ngejar swasembada beras. Kemu­dian, 30 persen lagi dialihkan un­tuk infrastruktur transportasi se­perti MRT dan monorel dan 40 persen untuk membangun infra­struktur energi.

Namun, jika pemerintah mau memberikan sedikit keringanan bagi rakyat miskin, lanjut Fahrial, bisa mengambil 10 persen dari anggaran BBM subsidi.

“Kalau mau buat kompensasi masyarakat miskin bisa diambil 10 persen dari anggaran BBM subsidi. Tapi awas jangan dijadikan alat politik untuk menarik simpati rakyat,” warning Fahrial. [Harian Rakyat Merdeka]