Batasan BBM Subsidi Justru Naikkan Biaya Logistik 20 Persen

.Pemerintah diminta memberikan perhatian serius terhadap alat transportasi massal seperti kereta api untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

“Pengoptimalan peran alat trans­portasi massal mampu me­nekan penggunaan BBM ber­subsidi,” ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, jika pemerintah bisa menekan penggunaan BBM subsidi, maka beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu dikurangi. Ter­masuk jika PT Kereta Api In­do­nesia (Persero) diarahkan pe­me­rintah untuk mengangkut lebih banyak penumpang dan barang dari sebelumnya, maka penggu­naan alat transportasi seperti ken­daraan bermotor milik pribadi, bus-bus antar kota antar provinsi serta truk-truk pengang­kut ba­rang dapat ditekan.

“Berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi seperti bus-bus penumpang dan truk angkutan barang akan ber­dampak terhadap penurunan peng­­gunaan BBM bersubsidi,” ulasnya.

Namun, dia menyayangkan pe­merintah masih kurang perhatian terhadap keberadaan dan peran kereta api. Sehingga, alat trans­portasi massal tersebut belum mam­pu menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Hal itu bisa ter­lihat dari besaran subsidi yang diberikan pemerintah terhadap KAI yang per tahunnya sekitar Rp 770 miliar.

Selain mengurangi beban sub­sidi, penggunaan kereta api juga akan mampu mengurangi volu­me kendaraan bermotor di jalan raya. Dengan demikian, akan membuat kondisi jalan raya yang ada  lebih panjang usianya kare­na berku­rangnya beban dari truk peng­angkut barang.

Selain itu, kepadatan lalulintas di jalan raya yang juga menjadi pe­nyebab borosnya bahan bakar bagi kendaraan bermotor akan mampu dikurangi. “Jika dilaku­kan secara optimal, langkah ini bisa menu­runkan penggunaan BBM ber­subsidi,” ulas Sofyani.

Untuk menimbulkan minat besar bagi masyarakat agar naik kereta api, lanjutnya, peme­rintah harus mewajibkan kepada mana­jemen KAI melengkapi se­luruh jenis kereta pengangkut orang. Ke­reta itu mesti dilengkapi pen­dingin dan fa­silitas lainnya yang mampu membuat nyaman pe­numpang.

“Pemerintah sudah mencabut ketentuan tentang subsidi bagi KAI yang hanya mensubsidi bagi kereta non AC saja. Sudah saat­nya pula pemerintah memberi pelayanan yang lebih baik ke­pada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Asosiasi Logis­tik Indonesia (ALI) memper­ta­nyakan kebija­kan pemerintah me­lalui Kemen­terian Energi dan Sumber Daya Mi­neral (ESDM) yang telah menge­luarkan Per­aturan Menteri (Permen) Nomor 1 tahun 2013.

Aturan ini berisi soal larangan penggunaan BBM subsidi bagi ken­daraan dinas dan mobil ba­rang dengan jumlah roda lebih dari empat yang mengang­kut hasil per­kebunan dan tam­bang. Per­men itu tidak mampu ber­buat banyak mengen­dalikan penggu­naan BBM bersubsidi.

Ketua ALI Zaldi Masita me­nyatakan, langkah penghematan tersebut justru mendatangkan buntung daripada untung. Soal­nya, penerapan penghematan BBM tersebut justru menaikkan biaya logistik sekitar 20 persen.

“Dampak naik­nya biaya logistik akan bermuara pada kenaikan harga komoditas yang tentunya membebani ma­syarakat,” ujarnya.

Menurut Zaldi, biaya logistik nasional rata-rata berkisar 27 per­sen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 14 persen ter­hadap penjualan, jauh lebih tinggi diban­dingkan Amerika Serikat (AS), Jepang dan Korea Selatan.

“Pa­dahal peme­rintah ingin menurunkan jadi 10 persen se­belum implementasi integrasi pa­sar ASEAN 2015,” tuturnya.

Kembangkan Geothermal

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta mengatakan, pihaknya akan mengembangkan energi panas bumi (geothermal) sebagai pengganti BBM yang kini mulai menipis.

Gusti mengatakan, Indonesia saat ini masih sangat minim me­manfaatkan energi panas bumi yakni hanya dua persen. Padahal, Indonesia memiliki 40 persen potensi panas bumi di dunia.

“Panas bumi me­rupakan ener­gi yang ramah ling­kungan da­ripada BBM,” kata Gusti.

Dengan demikian, menurut­nya, Pemerintah Indonesia akan lebih meng­optimalkan potensi panas bumi yang dimilikinya. “Panas bumi di Indonesia yang dikembangkan ada di Sulawesi Utara dan Jawa Barat,” ujarnya.

Saat ditanya kapan panas bu­mi akan dikembangkan, Gusti menjawab,“Harus segara diin­tensifkan karena bensin 15 ta­hun lagi sudah habis”. [Harian Rakyat Merdeka]