Berita

sby

Konvensi SBY hanya Basa-basi Kalau Tak Dilakukan Secara Terbuka

SELASA, 09 APRIL 2013 | 11:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Usul Ketua Umum DPP Partai Demokrat SBY yang akan menerapkan makanisme konvensi dalam menjaring calon presiden cukup menarik di saat partai tersebut mengalami keterpurukan, seperti ditunjukkan sejumlah lembaga survei.

Tapi diharapkan, konvensi Partai Demokrat ini berbeda dengan konvensi yang diterapkan Partai Golkar pada masa kepemimpinan Akbar Tanjung. Saat itu Golkar hanya menjaring dari internal partai sendiri.

"Konvensi akan memiliki makna bagi rakyat Indonesia jika itu dikakukan secara terbuka dengan menjaring tokoh-tokoh yang populer dan memiliki tingkat keterpilihan dan komitmen kebangsaan yang tinggi untuk Indonesia yang lebih baik serta melibatkan berbagai ormas dan lintas partai baik dari kalangan muda maupun tua," ujar analis politik Fahman Habibi (Selasa, 9/4).


Jika Partai Demokrat hanya menjaring kader sendiri dan yang memilih juga hanya kalangan internal, konvensi itu hanya sekedar basa-basi untuk memperbaiki citra partai.

"Karena calon presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat bukan merupakan reprensentasi dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi tetap mengikuti pola yang sudah dirancang oleh kelompok Cikeas. Karena yang akan terpilih pasti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh SBY," ungkapnya.

Menurut pengamat dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA ini, elektabilitas Partai Demokrat akan naik kalau memang menggelar konvensi secara terbuka. Yaitu, siapa saja bisa mencalonkan diri dan yang memilih juga tidak terbatas pada anggota Demokrat.

"Konvensi ada baiknya dilakukan juga oleh partai lain yang belum meiliki figur kuat sehingga pertarungan untuk merebut kursi kepresidenan akan semakin ketat dan terbuka. Masyarakat juga memiliki banyak alternatif calon pemimpin yang berkualitas untuk memperbaiki kondisi yang ada demi mewujudkan nagara yang adil makmur, sejahtera dan bebas korupsi," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya