Berita

sby

Konvensi SBY hanya Basa-basi Kalau Tak Dilakukan Secara Terbuka

SELASA, 09 APRIL 2013 | 11:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Usul Ketua Umum DPP Partai Demokrat SBY yang akan menerapkan makanisme konvensi dalam menjaring calon presiden cukup menarik di saat partai tersebut mengalami keterpurukan, seperti ditunjukkan sejumlah lembaga survei.

Tapi diharapkan, konvensi Partai Demokrat ini berbeda dengan konvensi yang diterapkan Partai Golkar pada masa kepemimpinan Akbar Tanjung. Saat itu Golkar hanya menjaring dari internal partai sendiri.

"Konvensi akan memiliki makna bagi rakyat Indonesia jika itu dikakukan secara terbuka dengan menjaring tokoh-tokoh yang populer dan memiliki tingkat keterpilihan dan komitmen kebangsaan yang tinggi untuk Indonesia yang lebih baik serta melibatkan berbagai ormas dan lintas partai baik dari kalangan muda maupun tua," ujar analis politik Fahman Habibi (Selasa, 9/4).


Jika Partai Demokrat hanya menjaring kader sendiri dan yang memilih juga hanya kalangan internal, konvensi itu hanya sekedar basa-basi untuk memperbaiki citra partai.

"Karena calon presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat bukan merupakan reprensentasi dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi tetap mengikuti pola yang sudah dirancang oleh kelompok Cikeas. Karena yang akan terpilih pasti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh SBY," ungkapnya.

Menurut pengamat dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA ini, elektabilitas Partai Demokrat akan naik kalau memang menggelar konvensi secara terbuka. Yaitu, siapa saja bisa mencalonkan diri dan yang memilih juga tidak terbatas pada anggota Demokrat.

"Konvensi ada baiknya dilakukan juga oleh partai lain yang belum meiliki figur kuat sehingga pertarungan untuk merebut kursi kepresidenan akan semakin ketat dan terbuka. Masyarakat juga memiliki banyak alternatif calon pemimpin yang berkualitas untuk memperbaiki kondisi yang ada demi mewujudkan nagara yang adil makmur, sejahtera dan bebas korupsi," tandasnya. [zul]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya