Awas, ASEAN Community Jadi Sinyal Matinya Pengusaha Lokal

Asosiasi  Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) akan menjadi lonceng kematian industri nasional jika tidak dipersiapkan dengan matang.

“Lebih parah jika dibanding pe­laksanaan kerja sama per­da­ga­ngan bebas ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement),” ujar Wakil Sekjen Apindo Franky Sibarani kepada Rakyat Mer­deka, kemarin di Jakarta.

Hal itu, kata Franky, bisa dili­hat dari bebera­pa faktor. Pertama, po­tensi AEC dan daya saing In­done­sia. Dalam ACFTA, Indone­sia me­rasakan man­faat dengan terbuka­nya po­tensi akses pasar ke China yang me­miliki 1,4 miliar orang, lebih besar dari populasi seluruh negara Eropa. Sementa­ra dalam AEC Indonesia hanya berpotensi menj­adi pasar besar bagi negara ASE­AN lainnya.

AEC bertujuan untuk menja­di­kan ASEAN sebagai pasar tung­gal, di mana Indonesia meru­pa­kan pa­sar terbesar dengan po­pulasi pen­duduk mencapai 40 per­sen  dari populasi ASEAN lain­­nya. Selain itu, neraca perda­gangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya ma­yoritas de­fisit alias minus.

Apalagi, daya saing Indonesia juga berada dalam posisi bawah di antara negara ASEAN lainnya. Daya saing Indonesia, menurut Indeks Daya Saing Glo­bal 2010 berada pada urutan 75. Posisi ini di bawah Singapura yang mendu­duki posisi ke-2, Malaysia pada posisi 29, Filipina pada posisi 44 dan Vietnam posisi 53. Daya saing Indonesia hanya di  atas Laos yang berada pada posisi 129 dan Myan­mar pada posisi 133.  

Selain daya saing, pengusaha nasional juga dibebani biaya lo­gistik. Di Indonesia, biaya ini mencapai porsi 16 persen dari seluruh biaya produksi. Padahal, normalnya hanya 8-9  per­sen.

“Dalam soal biaya logistik, In­donesia hanya men­duduki posisi 46 secara global, di bawah Si­ngapura pada posisi 2, Malaysia peringkat 21, Brunei Darussalam peringkat 28 dan Thailand pada peringkat 38,” jelas Franky.

Argumen kedua, tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun poli­tik. Hampir semua energi  peme­rin­tah terfokus kepada penye­leng­­garaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ren­cana­nya dima­jukan pada 2013 untuk kepala daerah yang akan habis masa ja­batannya pada tahun 2014.

Ditambah lagi bakal ada pe­milihan le­gisla­tif (pileg) dan pemilihan Pre­siden (pilpres) pada tahun 2014. Dengan fokus pada persoalan-persoalan politik, di­yakini peme­rintah tidak akan terfokus untuk menguatkan daya saing industri  nasional mengha­dapi implemen­tasi AEC 2015.

“Meskipun secara matematis masih ada waktu  dua  tahun bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri, tapi jika pemerintah terfo­kus kepada persoalan politik, waktu tersebut juga tidak akan terman­faatkan,” kata Franky.

Alasan ketiga, pemerintah sampai sekarang belum terlihat serius mempersiapkan daya saing industri nasional menghadapi AEC. Di atas kertas, lanjut Franky, Indonesia sudah memiliki kebi­jakan untuk menghadapi AEC, tapi implementasi dari kebijakan ter­sebut masih belum terlihat.

“Sebaliknya, kebijakan peme­rintah sekarang justru menurun­kan daya saing industri nasional. Pemerintah seperti men­jadikan  industri tekstil sebagai sapi pe­rah biaya energi, terutama untuk kom­ponen kenaikan tarif dasar listrik, pajak sesuai otonomi dae­rah dan penetapan Upah Mi­nimum Pro­vinsi (UMP),” bebernya.

Anggota Komisi VI DPR Is­kan­dar Syaichu mengatakan, pe­nerapan AEC pada 2015 bisa menjadi ancaman bagi Indonesia.

”Pasar Indonesia begitu poten­sial untuk negara lain. Sementara negara lain belum tentu menjadi pasar potensial untuk Indone­sia,” ujar bekas wartawan ini.

Bahkan, kata dia, banyak kala­ngan pengusaha meragukan apa­kah Indonesia siap mengha­dapi AEC. â€Sejauh mana kesia­pan kita. Saya rasa tidak. Indo­nesia akan kedodoran karena sistem logistik nasional saja belum se­lesai,” ucapnya.

Rendahnya kualitas distribusi barang dan jasa tanah air, kata Iskandar, akan menggerus ke­mam­puan pengu­saha lokal ber­saing dengan pro­duk asal ASEAN. Terbukti sejak dua ta­hun terakhir pembahasan sistem logistik na­sional antar kemen­terian belum juga selesai dibahas. “Indonesia pasti nanti kedodor­an bukan ha­nya dari segi infra­struk­tur, tapi juga logistik,” ujarnya.

Menurut Iskandar, saat ini pe­ngusaha di Indonesia juga masih menghadapi berbagai ma­salah, terutama pungutan liar (pungli) di birokrasi serta mi­nimnya jaminan kepastian hu­kum. “Karena itu, AEC harus di­per­siapkan dengan matang. Jangan sepert ACFTA yang justru meru­gikan  produk lokal,” tegas Iskandar. [Harian Rakyat Merdeka]