Aneh, Tanpa Kurikulum Baru Proyek Buku Mau Diteruskan

.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya agar kurikulum 2013 bisa diterapkan pada Juli mendatang. Padahal, DPR belum menyepakati anggarannya dan meminta Kemendikbud lebih dulu berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).

Hal tersebut membuat para po­litisi Senayan geram, lan­tar­an anggaran pun urung di­ke­tok palu. Anggota Komisi X DPR Herlini Amran bahkan me­nu­ding Men­dikbud sengaja men­cari dukung­an kepada Presiden.

Menjelang Rapat Kabinet ter­batas Bidang Pendidikan de­ngan Pre­siden SBY, Men­dik­bud Mu­ham­mad Nuh me­nya­ta­kan ang­garan terkait penga­daan buku dan pelatihan guru sudah di­se­tujui DPR.

Padahal, katanya, pem­ba­ha­san konstruksi Kurikulum 2013 dan anggarannya masih ber­jalan, se­tidaknya hingga Rapat Kerja Komisi X DPR, 10 April 2012.

“Terasa ganjil, ketika Men­dik­­bud berkata ada atau tidak ku­rikulum baru, proyek peng­adaan buku dan pelatihan guru jalan terus,” kata politisi PKS tersebut.

Jika benar program rutin Ke­mendikbud tidak perlu diper­ma­salahkan lagi, lanjutnya, Ke­mendikbud seharusnya punya la­poran realisasi program dan eva­luasi kurikulum sebelum­nya, pa­da Desember 2012.

“Kami tidak tahu, apakah te­lah terjadi loncatan-loncatan pro­ses yang tidak pernah dike­ta­hui pub­lik. Seperti bagaimana pelak­sa­naan program penyem­purnaan kuriku­lum, sistem pem­belajaran dan perbukuan yang memang menelan ratusan miliar rupiah dari Anggaran Penda­patan dan Belanja Negara (APBN) 2012,” tuding Herlini
DPR menyarankan, agar Ke­mendikbud  lebih arif me­nang­gapi sikap kelompok ma­sya­ra­kat yang meminta uji publik lanjutan terkait Desain Final Kurikulum 2013.

Anggota Panja Kurikulum 2013 Komisi X DPR Raihan Is­kandar pesimistis, kurikulum 2013 akan tetap diterapkan Juli.

 â€œKami sih mintanya agar pe­laksanaan kurikulum tersebut diundur hing­ga tahun 2014. Semuanya harus dipersiapkan secara matang, kalau Ke­men­dikbud terkesan ter­buru-buru, justru kami khawatir akan menimbulkan masalah ke de­pan­nya,” warning Raihan.

Anggota Komisi X DPR bi­dang pendidikan Anton S Su­ratto mengungkapkan, ber­da­sarkan rapat terakhir Panja Ku­rikulum Komisi X DPR dengan Wa­men­dikbud pada 25 Maret lalu terkait anggaran kurikulum 2013, Ko­misi X memberikan kesempatan kepada Kemen­dikbud melakukan konsultasi dengan BPKP.

“Belum ada kesepakatan ter­kait anggaran kurikulum 2013. Kami minta konsultasikan dulu, baru hasilnya akan disampaikan secara tertulis kepada Panja Ku­­rikulum. Selanjutnya akan jadi bahan pertimbangan panja da­lam raker dengan Men­dik­bud,” jelas Anton saat di­ko­n­tak Rak­yat Merdeka, kemarin.

Pengamat Pendidikan dari Uni­versitas Negeri Jakarta (UNJ) Sur­yadi meminta Mendikbud memenuhi persyaratan kurik­ulum baru ini terlebih dahulu. Seperti, pe­la­tihan guru, karena mayoritas pendidik ini belum mendapat pelatihan, se­­bagai syarat kurikulum tersebut.

“Seharusnya, tenaga pengajar sudah mendapat pelatihan se­rius agar bisa memberikan pen­didikan yang baik. Waktu ting­gal tiga bulan lagi, ini sangat me­pet. Yang ideal itu, guru da­pat pelatihan satu tahun. Kami jus­tru kha­watir,” cetus Suryadi.

Menanggapi hal itu, Menteri Nuh me­­ngatakan, penye­leng­gara maupun pengelola, baik se­ko­lah negeri maupun swasta yang ber­pe­ngaruh, menerima adanya pe­rubahan kurikulum. Mereka berasal dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Ma­jelis Pendidikan Kristen.

“Mereka ini tidak ada yang menolak. Yang ramai nolak itu yang nggak punya sekolahan dan bukan pengelola se­ko­la­han,” ketusnya.

Menurut bekas Rektor Ins­titut Sepuluh No­vem­ber Su­rabaya (ITS) ini, saat ini pihak­nya tengah mematangkan pro­ses pencetakan buku. Lebih lanjut untuk soal anggaran, kata Nuh, sudah disetujui.

“Anggaran kita ini, ada atau tidak kurikulum baru, pasti mesti ada pelatihan guru. Ada kuri­kulum, tidak ada ku­ri­ku­lum, mesti menyiapkan buku. Ada ku­rikulum, tidak ada ku­ri­ku­lum, mesti menyiapkan pela­tihan ke­pala sekolah. Apa yang biasa dilakukan masing-masing direk­torat sekarang diubah un­tuk ku­rikulum baru,” ujar bekas Ment­eri Komunikasi ini.

Menteri Nuh pun rencananya akan bertemu SBY guna meng­­­­­gelar rapat kabinet terbatas bi­dang pendidikan, untuk mem­ba­has perkembangan per­siapan Ku­rikulum 2013 di Kantor Pre­si­den Jakarta, Se­lasa (9/4). [Harian Rakyat Merdeka]