Solar Langka, Pemerintah Dan Pertamina Dinilai Lepas Tangan

.Para pengusaha angkutan mengeluhkan kelangkaan solar di beberapa daerah. Pemerintah dan Pertamina tidak boleh lepas tangan.

Sekjen Organisasi Angkutan Da­rat(Organda) Andriansyah me­ngatakan, kelangkaan solar yang terjadi sejak akhir Maret te­lah berdampak pada bisnis para pe­ngusaha angkutan.Bahkan, saat ini Organda masih mela­ku­kan pengumpulan data daerah ma­na saja yang mengalami ke­sulitan bahan bakar solar.

Menurut dia, berdasarkan la­poran, daerah yang mengala­mi ke­­langkaan solar adalah Sumate­ra Utara, Sumatera Barat, Beng­kulu, dan Jawa Te­ngah.

”Sisanya akan ketahuan  saat rapat Selasa (9/4),” katanya kepa­da Rakyat Merdeka, kemarin.

Andriansyah mengatakan, ke­langkaan solar tersebut telah mengganggu distribusi barang dan angkutan penumpang. Ke­lang­­kaan ini membuat tidak ter­jamin­nya pengangkutan. Pa­sal­nya, pa­sokan bahan bakar mi­nim, sedang­kan armada yang ada ba­nyak me­layani untuk antar kota.

”Tidak ada kepastian apakah bisa dapat solar lagi di jalan. Apa­­lagi pembeliannya juga di­ba­tasi. Bahkan banyak bus dan truk yang mogok karena keha­bisan solar,” katanya.

Kondisi ini membuat banyak ang­kutan penumpang dan barang yang tidak produktif karena harus banyak mengantre di pom bensin, sehingga yang seharusnya bisa dua kali sekarang jadi satu kali angkut. Kondisi ini mem­buat pe­ngiriman barang dan jad­wal ang­kutan penumpang tak tepat waktu.

“Untuk mengatasi pengiriman barang kami sudah mengan­tisi­pasi dengan mengirim lebih ce­pat. Namun, lagi-lagi itu ter­gan­tung pasokan solar,” jelasnya.

Andriansyah mengatakan, pi­haknya sudah menyurati Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai kelangkaan solar. Pi­haknya sudah menyampaikan masalah ini ke Pertamina.

Karena itu, dia meminta, Ke­men­terian ESDM dan Pertamina se­gera menye­­le­saikan masalah itu dengan mencukupi kebutuh­an so­lar untuk angkutan umum dan ba­rang. “Hingga kini kami belum dipanggil pemerintah dan Perta­mina terkait masalah ini,” jelasnya.

Kendati begitu, dia belum mempunyai data kerugian dari kelangkaan solar yang terjadi da­lam beberapa hari terakhir ini.

“Kita masih menghitung dan me­nunggu laporan dari daerah. Se­telah itu baru kita tahu berapa kerugiannya,” jelasnya.

Wakil Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rian­to mengatakan, kelangkaan solar yang terjadi saat ini telah me­nam­bah beban para pengusaha logis­tik. Apalagi, kontrak dengan  in­dustri tidak ada perubahan.

Kelangkaan itu, kata Mahendra, menyebabkan biaya BBM untuk transportasi naik dua kali lipat. “Saat ini untuk jarak 500 km biaya BBM menyedot 60 persen dari bia­­ya transportasi. Dengan kelang­­kaan solar, cost naik dua kali lipat karena harus membeli lebih ma­hal. Jika dihitung biaya­nya su­dah me­lebihi harga jasa kita ke industri dan itu ditang­gung kita,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa ingin masalah kelangkaan solar subsidi di beberapa daerah diselidiki. Pe­merintah tak ingin ada penyim­pangan distribusi solar subsidi.

“Seharusnya solar itu cukup digunakan sesuai dengan perun­tuk­annya. Harus diselidiki apa­kah ada penyimpangan atau ku­o­ta tersebut yang sudah di­aloka­sikan ke daerah industri dan per­tambangan,” jelas Hatta

Ia mengatakan, jika tidak di­selidiki lebih lanjut, maka ke­bo­coran kuota BBM subsidi akan terus terjadi. Menurutnya, jika ka­sus seperti ini sering terjadi, ma­ka be­rapapun tambahan yang digelon­torkan akan bocor terus.

Kelangkaan solar juga berdam­pak pada nelayan gara-gara Per­tamina membatasi pasokan. Ba­nyak nelayan di Jawa dan Su­matera yang tidak bisa melaut.

Anggota Komisi IV DPR  Ma’mur Hasanuddin mengata­kan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus melaku­kan koordinasi segera dengan Per­­tamina, Kementerian ESDM maupun Badan Penga­tur Hilir (BPH) Migas untuk menye­le­saikan permasalahan ini. Jika tidak maka pemerintah dan Per­tamina bisa dinilai lepas tangan. “Jaminan pasokan BBM subsidi harus jelas,” katanya.

Vice President Corporate Com­munication Pertamina Ali Mun­dakir mengatakan, secara total rea­lisasi penyaluran premium dan solar telah melampaui kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. [Harian Rakyat Merdeka]