Proses seleksi calon presiden selama ini dihegemoni oleh partai. Rakyat (konstituen partai) hanya dilibatkan dalam proses pemilihan (eleksi) calon-calon presiden yang telah diseleksi secara “elitis†di partai-partai.
Karena itu sebaiknya, akses pencalonan presiden dari partai harus diperluas melalui konvensi yang melibatkan konstituen (rakyat) secara terbuka dan demokratis.
"Suara rakyat juga didengar dan dilibatkan dalam proses seleksi," ujar pengamat politik Hanta Yudha kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 5/6).
"Kalau para politisi-politisi muda buat ide serupa dorong partai-partai buka konvensia akan sangat menarik, kita para akdemisi dan media tentu pasti mendukung," sambung Direktur Eksekutif Pol-Track Institute ini.
Karena, dia beralasan, konvensi jelas menguntungkan rakyat. Konvensi membuka alternatif pilihan rakyat terhadap calon presiden semakin variatif, sehingga potensi terpilihnya pemimpin berkualitas semakin terbuka.
"Selain itu kader/anggota sebagai pemilik 'saham' terbesar di partai betul-betul dilibatkan dalam konvensi, bahkan komposisi dan proporsi suara kader dan anggota mestinya lebih dominan ketimbang elite partai. Itu keuntungan bagi rakyat," ungkapnya.
Lalu apa keuntungan partai?
Pertama, ide konvensi akan mendongkrak citra partai sebagai partai modern, demokratis, dan aspiratif. Jadi program pencitraan media secara gratis dan efektif karena akan menyedot liputan media dan perhatian publik.
Kedua akan menggairahkan infrastruktur dan jaringan partai. Konvensi akan menggerakkan seluruh pengurus dan kader partai untuk turun ke daerah. Hal ini tentu berdampak positif bagi dinamisasi dan efektivitas kinerja elektoral partai di pemilu legislatif maupun pemilu presiden.
"Intinya saya setuju sekali dengan ide konvensi tersebut. Mudah-mudahan setelah ini diikuti dengan 'gerakan' politisi-politisi untuk mendorong partainya mengadakan konvensi. Bila perlu diwajibkan dalam UU Pilpres," demikian Hanta.
[zul]
