Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui, pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ternyata tidak efektif mengurangi konsumsi BBM. Setiap bulan, kuota BBM subsidi jebol 6 persen.
hal itu diungkapkan Menteri ESDM Jero Wacik. “Januari samÂpai Maret kuota sudah lewat sedikit. Lewat 6persen setiap buÂlannya,†cetus Wacik di kantor KeÂÂmenÂterian KoÂorÂdinator PerÂekoÂnomian di Jakarta, kemarin.
Dia mengakui, penyebab jeÂbolÂnya kuota BBM karena pemÂbaÂtasan saat ini belum efektif. PengÂhematan yang dilakukan tiÂdak berbanding dengan tinggiÂnya perÂtambahan kendaraan berÂÂmoÂtor. Selain itu, kesadaran maÂÂsyaÂrakat untuk berhemat maÂsih rendah.
“Kita harus jujur, orang IndoÂnesia ini harus jujur, termasuk saya, kalau kelompok menengah itu kalau diajak menghemat suÂsah. Beli AC (air conditioner) lima dinyalain semua. Di kantor AC nggak pernah dimaÂtiin. Buang listrik dan BBM. Jadi kalau nggak efektif? Ya memang berat, tapi itulah negeri kita,†keÂluh poÂlitisi Demokrat ini.
“Kita harus jujur, orang IndoÂnesia ini harus jujur, termasuk saya, kalau kelompok menengah itu kalau diajak menghemat suÂsah. Beli AC (
air conditioner) lima dinyalain semua. Di kantor AC nggak pernah dimaÂtiin. Buang listrik dan BBM. Jadi kalau nggak efektif? Ya memang berat, tapi itulah negeri kita,†keÂluh poÂlitisi Demokrat ini.
Dia mengaku prihatin dengan jebolnya kuota BBM tersebut. ApaÂlagi, yang menikmati subÂsidi tersebut, 77 persennya kaÂlangan menengah ke atas. Karena itu, pemerintah akan seÂgera meÂngambil kebijakan untuk meneÂkan pemÂborosan itu.
MenuÂrut Wacik, pemerintah kini tengah mengkaji kebijakan yang terÂbaik untuk mengatasi maÂsalah tersebut.
Sekadar informasi, pemerintah menyiapkan tiga opsi mengatasi tingginya subsidi BBM. PertaÂma, pembatasan. Kedua, menaikÂkan harga BBM. Ketiga, mengÂkoÂlaborasi opsi perÂtama dan kedua.
Komite EkoÂnomi Nasional (KEN) pernah mengÂusulkan agar pemerinÂtah melarang mobil priÂbadi untuk menggunakan BBM subsidi. KeÂbijakan itu punya riÂsiko paling keÂcil. Sebab, damÂpaknya tidak menyebabkan inÂflasi yang tinggi.
Soal usulan tersebut, Wakil MenÂÂteri ESDM Susilo SiswouÂtomo menegaskan, pemerintah beÂÂlum mengambil keputusan apa-apa. Katanya, pemerintah maÂÂsih mempertimbangkan sejaÂuh apa dampak yang akan ditimÂbulÂkan bila kendaraan pribadi diÂlarang memakai BBM subsidi.
BPH Migas Usulkan Kenaikan HargaKepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MiÂgas) Andy Noorsaman Sommeng menilai, tidak mudah melakukan pengendalian BBM subsidi bila sistem pendistribusiannya masih terbuka.
“Yang paling penting ke depan kalau kita masih mau menganut rezim subsidi, sistemnya harus terÂtutup. Dan harus ditunjang peÂrangkat teknologi. Jangan seperti sekarang, siapa pun bisa beli,†kata Andy.
Selain itu, perlu dilakuÂkan upaÂya untuk memperkecil diÂspaÂritas harÂga BBM subsidi dan non subÂsidi. Langkah ini, lanÂjutÂnya, unÂtuk meÂnekan penyeleÂwengan.
Dia yakin, bila disparitas harga kecil, maka spekulan akan berÂpiÂkir 1.000 kali melakukan peÂnyaÂlahgunaan BBM bersubsidi.
Ketua Umum Himpunan WiraÂÂÂswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana) Eri PurnoÂmoÂhadi meÂmiliki pandangan seÂrupa. MenuÂrutÂnya, selama ini disparitas harÂga yang lebar peÂnyebab BBM subÂsidi tidak jelas peruntukanÂnya.
“Kalau harganya dinaikkan Rp 1.000 mungkin tidak akan terjadi peÂnyimpangan,†katanya.
Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmasnzah mengataÂkan, menaikkan harga BBM berÂsubsidi merupakan opsi terakhir.
“Masih ada beberapa ruang pengÂhematan yang bisa kita laÂkukan,†katanya.
Presiden Susilo Bambang YuÂdhoyono (SBY) belum lama ini meÂnegaskan, tidak lama lagi akan keluar kebijakan baru untuk meÂngendalikan pengguÂnaan BBM bersubsidi.
“Ada sejumlah opsi dan seÂjumÂlah pilihan. Tapi belum tepat saya sampaikan sekarang karena kita akan masih matangkan daÂlam satu, dua minggu ini,†kata SBY pekan lalu. [Harian Rakyat Merdeka]
