Penerapan BM Hortikultura Lebih Paten Meredam Inflasi

Pemerintah mengaku akan berupaya mengendalikan harga pangan yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa me­ngakui, inflasi Maret yang men­capai 0,63 persen dipicu kenaik­an harga pa­ngan.

“Yang jelas kita akan ken­da­likan (harganya) karena bisa meng­gerus daya beli masya­rakat,” ujar Hatta di kantornya, kemarin.

Oleh karena itu, kata Ketua Umum PAN ini, pa­ngan atau hortikultura yang men­jadi pe­nyebab inflasi akan dikoreksi. Dia menilai, saat ini pengelolaan usaha hortikultura kurang pas.

“Saya kecewa, prihatin dengan cara mengatur pasokan hor­ti­kultura,” katanya.
Menurut Hatta, dalam menga­tasi kondisi tersebut ada dua pili­han. Pertama, tetap mengikuti ca­ra baru dengan pengetatan im­por. Kedua, mengikuti cara lama yang tidak memberlakukan pe­ngetatan impor hortikultura.

Jika cara baru diterapkan terus, Hatta meminta Menteri Perda­gangan dan Menteri Pertanian mem­buat pelayanan impor men­ja­di satu atap.

“Langkahnya ada dua, kalau mau dijalankan wak­tunya cepat. Sedangkan sistem baru, saya nggak senang dengan sistem ini karena menimbulkan kartel,” jelasnya.

Bekas Menteri Perhubungan ini justru kepenciut dengan  instru­men pengendalian bea masuk (BM) untuk membatasi gerakan harga komoditi ini. Sebab akan lebih fleksibel pada saat tertentu seperti ketika panen tiba.

Dia juga meminta pember­la­kuan Rekomendasi Importasi Pro­duk Hortikultura (RIPH) ditinjau kembali karena itu meru­pakan salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga.

Hatta menga­kui, sistem RIPH memang bertujuan untuk melin­dungi petani, tapi dalam praktek­nya, pengendaliannya justru lebihrumit. Ia pun berniat me­nyarankan sistem ini tidak dilanjutkan.

Dirjen Hortikultura Kemente­rian Pertanian (Kementan) Ha­sanuddin Ibrahim mengatakan, kebutuhan anggaran pengem­bangan hortikultura tahun ini mencapai Rp 1 triliun.

Menurut Ibrahim, dana Rp 1 triliun akan dikhususkan pada pengembangan hortikultura komoditas bawang putih, bawang merah, cabe dan kedelai. Pasal­nya, produksi komoditas tersebut saat ini masih rendah, baru mencapai 10 persen.

Alhasil, kata dia, volume impornya masih tinggi yakni men­cukupi 90 persen sisa kebu­tuhan bawang putih nasional. “Fokus kita pada pengembangan komoditas tersebut, ini yang akan kita tingkatkan baik produksi dan kualitasnya,” ujarnya.

Khusus untuk pengembangan bawang putih, Kementan tahun ini membagikan bibit bawang putih gratis sebanyak 300.000 ton. Bibit bawang putih tersebut akan dipergunakan untuk luas area 20.000 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Pertanian Suswono mengaku kaget melihat ada banyak importir yang mengaju­kan izin impor sehingga meng­gangu  pasokan.

“Kami tidak menduga ternyata impor-impor ini yang mendaftar ratusan, padahal tadinya hanya puluhan,” ujar politisi PKS ini ngeles.

Suswono mengakui, impor bawang merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan. Ketika izin pengajuan impor ini begitu banyak, pihaknya kelim­pungan. Karena itu, pihaknya ke­mudian berkoordinasi dengan Kemen­terian Perdagangan untuk mem­verifikasi hal ini.

“Ketika diverifikasi benar, ternyata yang dituliskan tidak sesuai data di lapangan,” jelas dia.

Bulog Tidak Berkutik

Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya siap mengemban tugas mensta­bilkan dan memasok pangan stra­tegis selain beras. Untuk itu, dia sudah berbicara dengan Menteri Perdagangan dan Men­teri Perta­nian agar diberikan ke­wena­ngan tambahan, sebagai stabila­tor har­ga pangan strategis lainnya.

“Kami siap, apakah itu gula, daging, atau bawang merah se­kalipun,” katanya.

Sutarto mengatakan, selama ini pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa melihat meroketnya harga pangan seperti daging, cabe dan bawang.  Ketidak­mam­puan Bu­log bukan karena keua­ngan atau menajemen, tetapi lebih pada peraturan yang mem­batasi. [Harian Rakyat Merdeka]