Libatkan Swasta Untuk Geber Infrastruktur

.Dari hasil survei World Eco­nomic Forum (WEF) 2012 -2013, disimpulkan bahwa pemba­ngu­nan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Pasalnya, Indo­nesia ha­nya menempati pering­kat 92 dari sekitar seratusan ne­gara yang disurvei.

Consultant IFC Indonesia Cor­porate Relations Ardi Prastowo menilai, hasil survei tersebut me­nunjukkan , banyak proyek pem­bangunan infrastruktur yang per­lu segera dikerjakan.

Untuk itu, peran swasta perlu di­genjot. Apalagi, pemerintah Indo­nesia memiliki komitmen di dalam me­ningkatkan pemba­ngu­n­an infra­­struktur. Hal itu ter­lihat dalam Ren­cana Pembangu­nan Jangka Me­nengah 2010-2014.

“Pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur se­nilai 150 miliar dolar AS. Itu se­tara dengan seperempat nilai pen­dapatan kotor domestik pada ta­hun 2009. Dari jumlah ter­se­but, ku­rang lebih 60 persen pen­da­na­an akan berasal dari sektor swas­ta,” kata Ardi di Jakarta, kemarin.

Dia melihat, selama ini swasta telah bermitra dengan pemerin­tah dalam pengembangan infra­struk­tur. Karena itu, pihaknya akan mem­berikan pendamping­an tek­nis kepada sektor swasta yang terlibat dalam proyek in­frastruk­tur.

Ketua Umum Organisasi Ang­kutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mengaku menunggu ge­b­rakan pe­merintah dalam meng­­genjot proyek infrastruk­tur. Se­bab, buruknya infrastruk­tur telah menyebabkan banyak ma­salah. Mulai kenaikan biaya logistik hingga keterlambatan distribusi. 

“Contohnya di jalur pantai utara (Pantura) Jawa. Jeleknya kua­litas jalan menyebabkan ke­macetan dan distribusi barang terganggu,” timpalnya.

Kondisi itut, lanjut Lorena, te­lah menyebabkan pengusaha ang­kutan rugi. Selain mobilitas men­jadi terbatas, kendaraan men­jadi cepat rusak. Dampak lain­nya, pe­layanan ke­­pada mas­yarakat tidak mak­simal.

Ekonom PT Bank Danamon Indo­nesia Anton Hendranata meng­ingatkan pemerintah untuk  tidak memangkas belanja pem­bangunan infrastruktur tahun ini.

“Anggaran untuk rencana pem­bangunan maupun pengem­ba­ngan infrastruktur jangan dipo­tong. Karena program itu sangat diperlukan,” pinta Anton di Ja­karta, kemarin.

Menurut Anton, infrastruktur yang memadai dapat memper­lan­car distribusi barang dan jasa hingga ke pelosok daerah. Se­hingga, bisa membuka keteriso­liran sebuah daerah dan mening­katkan perekonomian di masing-masing daerah tersebut.

Anton mengatakan, pemerin­tah harus bisa memilah proyek yang memang layak dipangkas dan yang tidak. [Harian Rakyat Merdeka]