Dahlan Takut Kasus WMO Terulang Di Blok Mahakam

.Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berharap pemerintah sudi menyerahkan 100 persen hak pengelolaan minyak dan gas (migas) Blok Mahakam kepada Pertamina. 

Dahlan optimis perusahaan pelat merah tersebut mampu menge­lola Blok Mahakam.
“Mampulah,  masa perusahaan sebesar ini tidak mampu,” kata Dahlan usai meng­hadiri Rapat Pimpinan BU­MN di Kantor Pusat Perta­mina, kemarin.

Soal dana investasi, Dahlan me­­nilai masalah tersebut bukan sebagai hambatan. Dia yakin BUMN perminyakan ini bisa men­­cari dana segar. “Soal uang investasi bisa dicari, gam­pang itu,” kata bekas Dirut PLN ini.

Soal dana investasi, Dahlan me­­nilai masalah tersebut bukan sebagai hambatan. Dia yakin BUMN perminyakan ini bisa men­­cari dana segar. “Soal uang investasi bisa dicari, gam­pang itu,” kata bekas Dirut PLN ini.

Blok Mahakam saat ini masih dikelola perusahaan migas asal Prancis Total E dan P dan perusa­haan migas asal Jepang, Inpex. Kontrak kerja sama dengan ke­dua perusahaan itu akan ber­akhir  2017. Dana investasi yang di­ke­luarkan dua perusahaan itu saat ini 2 miliar Dolar AS. Satuan  Kerja Khusus Pelaksana Kegia­tan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sampai saat ini belum mengambil keputusan siapa yang akan dipilih jadi pengelola blok Mahakam. 

Kepala SKK Migas Rudi Ru­biandini sempat mengaku  tidak mau berdebat soal siapa peng­e­lola Blok Mahakam. Me­nu­rut­ dia, yang paling penting, men­­cari siapa yang mampu ber­in­­vestasi dan meningkatkan pro­duksi.

Diterangkannya, cada­ngan gas di Mahakam di­perkira­kan tinggal 2 triliun kaki kubik (tcf) dan dibu­tuhkan in­ves­tasi Rp 80 triliun untuk dapat mempro­duksi gas dari blok tersebut se­lama masa operasi 20 tahun.

Dahlan menyarankan, peme­rin­tah segera mengambil kepu­tu­san. Jika kepu­tusan baru di­ambil dekat dengan batas ber­akhirnya masa kontrak bisa mempengaruhi produksi. Di­jelas­kannya, untuk mengelola Blok Migas perlu waktu per­siapan.

“Saya tidak ingin kejadian Blok West Madura Offshore (WMO) terulang, produksi Per­ta­­mina meng­­alami penurunan, karena ke­putusan yang terlalu me­pet,” cetus Dahlan.

Meskipun mendukung Perta­mina, Dahlan menyatakan akan meng­i­kuti apapun pun keputusan pe­me­rintah mengenai siapa pengelola Mahakam.

Pengamat ekonomi Yanuar Rizki mendukung keinginan Dahlan. Yanuar heran dengan se­jumlah kalangan yang memper­soalkan dana investasi.  Menurut­nya,  sebagai perusahaan BUMN, apalagi Pertamina dalam kondisi sehat, mencari dana investasi  bu­kan perkara sulit.

“Dengan keuntungan yang akan diterima Pertamina bila ke­lola Blok Mahakam tentu bukan hal yang su­lit mencari pinjaman,” kata Yanuar. Dia menuturkan, dari sisi dana dan teknologi nyaris tidak ada ma­salah. “Pertamina selama ini sudah me­nyatakan sanggup. Yang belum di­dapatkan selama ini kan du­kungan peme­rintah,” kata dia.

Berbagai kalangan sempat mengkhawatir mengambangnya status Blok Mahakam akan mem­buat celah kolusi. Jangan sampai blok tersebut dicincai untuk ke­pen­tingan politik men­jelang Pemilu 2014.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Mar­wan Batubara mem­per­ta­nyakan sikap kalangan pemerintah se­perti SKK Migas yang mera­gu­kan ke­mampuan Pertamina.

“90 persen yang kerja di Blok Ma­ha­kam itu orang Indonesia. Sebagian besar pernah mengabdi ke Pertamina. Kok masih saja di­ra­gukan,” cetus dia.

Dirut Pertamina Karen Agus­tiawan memperkirakan laba Pert­amina bisa mencapai Rp 170 tri­liun jika mengelola Blok Maha­kam. [Harian Rakyat Merdeka]