Berita

Ray Rangkuti

Ray Rangkuti: Ngeles, Ulil Abshar Abdalla Persempit Makna Anti Demokrasi

RABU, 03 APRIL 2013 | 05:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Aktivis pro demokrasi Ray Rangkuti tertawa setelah membaca tanggapan politikus muda Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla atas pernyataannya, SBY telah membajak demokrasi.

Ulil, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, menyebut, kalau SBY membajak demokrasi, suara-suara kritis seperti yang disampaikan Ray Rangkuti pasti sudah diberangus.

Menurut Ray menanggapi, Ulil hanya ngeles, sekaligus menyempitkan makna anti demokrasi.


"Anti demokrasi tak melulu bicara soal pemberangusan. Itu hanya salah satu. Ciri anti demokrasi yang lain adalah nepotisme politik," tegas Ray, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 3/4).

Salah satu tujuan reformasi adalah menghapuskan nepotisme di bidang politik. Karena itu, Ray mempertanyakan, kalau jabatan Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Kehormatan, serta Ketua Umum di tangan satu orang, dalam hal ini SBY, ditambah sekjen partai dijabatnya anaknya sendiri, Edhie Baskoro Yudhoyono, kalau bukan sebagai nepotisme politik, praktek politik itu namanya.

"Di segi yang lain, dengan semua jabatan penting dalam struktur partai dikuasai oleh satu orang, serta menegur kandidat lain yang hendak maju sebagai caketum dapat disebut sebagai pemberangusan," sambung Ray menyentil teguran SBY terhadap Marzuki Alie jelang KLB Demokrat Sabtu lalu.

Setidaknya SBY sudah memberangus kesempatan bagi setiap warga Demokrat untuk dapat duduk di jabatan-jabatan strategis di dalam Partai. Karena itu, sambung Ray, pemberangusan tak melulu melarang orang tidak boleh bicara.

"Pemberangan dapat juga bermakna dihilangkannya kesempatan untuk dapat menduduki posisi-posisi penting dalam struktur partai. Ia memberangus kesempatan yang leluasa dan sekaligus (memberangus) regenerasi kepemimpinan," demikian Ray. [zul]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya