Berita

EDHIE BASKORO/IST

Politik

Nurhayati Ali Assegaf: Posisi Ibas di DPP Tak Perlu Digeser

SENIN, 01 APRIL 2013 | 18:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Meski SBY telah terpilih secara aklamasi menjadi ketum umum Demokrat di Kongres Luar Biasa kemarin, bukan berarti posisi Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai anaknya di DPP PD saat ini harus diformasi ulang.

Wakil Ketua Formatur PD, Nurhayati Ali Assegaf berpendapat, jabatan Sekjen DPP PD yang dipegang Edhie Baskoro atau Ibas tidak perlu ditukar lagi. Meski begitu, Nurhayati belum dapat menjamin posisi Ibas ke depan tetap aman. Sebab, kepengurusan strategis di DPP PD akan kembali diputuskan oleh Ketua Formatur, SBY.

"Lima orang formatur nantinya dalam rapat berbicara mengenai struktur kepengurusan. Tetapi saya kira seperti Sekjen itu sudah ada, karena ini adalah kepemimpinan sementara, sehingga tidak perlu ada lagi memilih Sekjen," ujar Nurhayati kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (1/4).


Untuk sementara, selain dirinya, jabatan waka formatur juga dipegang Syarief Hasan dan Max Sopacua. Sedangkan sekretaris formatur ditunjuk Jero Wacik.

Nurhayati yakin citra Partai Demokrat sebagai partai modern tidak akan terganggu dengan tetap mempertahankan Ibas sebagai sekjennya. Namun ini pula bukan berarti Demokrat tidak profesional atau melakukan praktik nepotisme politis. Justru jabatan Ibas karena profesionalisme. Ia pun  menyamakan praktik politik di tubuh partainya dengan di PDI Perjuangan yang dipenuhi oleh anggota keluarga Bung Karno.

"Kalau politik ini adalah darah keturunan, artinya kita lihat dulu presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno adalah seorang politisi, dan itu dibuktikan dengan Ibu Mega menjadi ketua umum PDIP sampai saat ini. Kemudian Puan menjadi ketua fraksi PDIP di DPR, juga ada Pak Guruh yang menjadi anggota DPR. Kemudian Pak Taufik Kiemas menantunya sebagai ketua MPR. Jadi beda sekali antara politisi dengan profesional," papar ketua fraksi DPR PD ini.

Seperti diketahui pula, lanjut dia, baik SBY maupun Ibas tidak diangkat begitu saja tapi berdasarkan mekanisme partai yang ada.

"Dan mekanismenya adalah demokrasi," tambah legislator berjilbab ini.[wid]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya