Berita

EDHIE BASKORO/IST

Politik

Nurhayati Ali Assegaf: Posisi Ibas di DPP Tak Perlu Digeser

SENIN, 01 APRIL 2013 | 18:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Meski SBY telah terpilih secara aklamasi menjadi ketum umum Demokrat di Kongres Luar Biasa kemarin, bukan berarti posisi Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai anaknya di DPP PD saat ini harus diformasi ulang.

Wakil Ketua Formatur PD, Nurhayati Ali Assegaf berpendapat, jabatan Sekjen DPP PD yang dipegang Edhie Baskoro atau Ibas tidak perlu ditukar lagi. Meski begitu, Nurhayati belum dapat menjamin posisi Ibas ke depan tetap aman. Sebab, kepengurusan strategis di DPP PD akan kembali diputuskan oleh Ketua Formatur, SBY.

"Lima orang formatur nantinya dalam rapat berbicara mengenai struktur kepengurusan. Tetapi saya kira seperti Sekjen itu sudah ada, karena ini adalah kepemimpinan sementara, sehingga tidak perlu ada lagi memilih Sekjen," ujar Nurhayati kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (1/4).


Untuk sementara, selain dirinya, jabatan waka formatur juga dipegang Syarief Hasan dan Max Sopacua. Sedangkan sekretaris formatur ditunjuk Jero Wacik.

Nurhayati yakin citra Partai Demokrat sebagai partai modern tidak akan terganggu dengan tetap mempertahankan Ibas sebagai sekjennya. Namun ini pula bukan berarti Demokrat tidak profesional atau melakukan praktik nepotisme politis. Justru jabatan Ibas karena profesionalisme. Ia pun  menyamakan praktik politik di tubuh partainya dengan di PDI Perjuangan yang dipenuhi oleh anggota keluarga Bung Karno.

"Kalau politik ini adalah darah keturunan, artinya kita lihat dulu presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno adalah seorang politisi, dan itu dibuktikan dengan Ibu Mega menjadi ketua umum PDIP sampai saat ini. Kemudian Puan menjadi ketua fraksi PDIP di DPR, juga ada Pak Guruh yang menjadi anggota DPR. Kemudian Pak Taufik Kiemas menantunya sebagai ketua MPR. Jadi beda sekali antara politisi dengan profesional," papar ketua fraksi DPR PD ini.

Seperti diketahui pula, lanjut dia, baik SBY maupun Ibas tidak diangkat begitu saja tapi berdasarkan mekanisme partai yang ada.

"Dan mekanismenya adalah demokrasi," tambah legislator berjilbab ini.[wid]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya