Berita

ilustrasi, petani

Bisnis

Pembatasan Impor Hortikultura Cuma Temporer, Petani Dihantui Gejolak Harga

Swasembada Pangan Gagal, Negara Tergantung Impor
JUMAT, 29 MARET 2013 | 08:16 WIB

.Kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani berdampak pada mahalnya sejumlah komoditas pangan yang terjadi akhir-akhir ini. Oleh karena itu, pemerintah diminta lebih serius mengatasi ketergantungan impor pangan agar gejolak harga bisa diredam.

“Mahalnya harga bawang putih, bawang merah dan bebe­rapa komoditas lainnya dika­re­nakan kurang perhatian pe­me­rintah terhadap para petani, aki­batnya petani yang dirugikan. Hal ini salah satu penyebab petani enggan menanam bawang sehing­ga suplai terbatas,” ujar pengamat pertanian Ahmad Yakub.

Kendati begitu, dia mendukung kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) yang membatasi im­por sejumlah komoditas hortikul­tura. Kebijakan ini dinilai bisa menguntungkan dan me­rangsang petani lokal untuk mengem­bang­kan pertaniannya. Sayangnya, kebijakan itu sifatnya hanya se­mentara atau temporer.


Akibatnya, petani masih ragu-ragu mengembangkan atau me­nanam komoditas hortikultura karena khawatir harga­nya anjlok. “Yang diinginkan petani dan konsumen adalah harga yang stabil,” jelasnya.

Selama ini, menurut Yakub, pe­tani lebih memilih menanam padi daripada bawang atau cabe kare­na pemerintah hanya mene­rapkan aturan harga pembelian pemerin­tah (HPP) beras. Pada­hal, bawang dan cabe merupa­kan tana­man yang sensitif terha­dap alam dan harga.

Yakub mengatakan, ada bebe­rapa hal yang bisa dilakukan pe­merintah untuk mengatasi keter­gantungan pada impor pangan. Misalnya, ketersediaan benih dan pupuk baik organik mau­pun non organik harus tepat wak­tu agar dapat meningkatkan produksi.

“Terkait dengan produksi, ke­ter­sediaan benih dan pupuk, baik pupuk organik maupun non or­ganik kurang tepat waktu. Se­mentara teknologi untuk produksi yang digunakan petani tidak ber­kembang sejak dulu,” katanya.

Menurut dia, itu semua karena pemerintah tidak memahami bah­­wa pertanian Indonesia ini ber­skala kecil dan berbasis ke­luarga. Jadi, jangan diperkenal­kan de­ngan teknologi mesin ta­nam se­perti di negara lain yang harganya miliaran rupiah.

“Itu tidak masuk akal. Tekno­logi yang memungkinkan bagi kita adalah bersifat kolektif atau komunitas,” ucap Yakub.

Dia mengatakan, selama ini ba­nyak lahan pertanian yang dikon­versi menjadi lahan non pangan, seperti digunakan untuk infra­struktur, perkebunan, peruma­han dan pembangunan lainnya.

Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, jika pemerintah tidak serius mem­ba­ngun pertanian khususnya hor­tikultura, maka negara ini akan terus bergantung kepada produk impor.

“Impor bawang yang dilaku­kan pemerintah mencerminkan kega­galan mewujudkan swasem­bada pangan dan pemberdayaan petani negeri sendiri,” kata Viva.

Viva mengingatkan, yang ha­rus dilihat dari impor itu adalah supply and demand. Dalam hal ini, mestinya peme­rintah mem­perhatikan nasib para petani ba­wang dalam ne­geri.

“Jika panen, jangan sekali-kali pemerintah mengeluarkan kebijakan impor. Itu bisa me­rusak harga di petani. Harga ba­rang impor itu kan lebih murah dari lokal,” cetusnya.

Ketua Harian Himpunan Keru­kunan Tani Indonesia (HKTI) Sutrisno Iwantono mengimbau pemerintah segera mengem­bang­kan produksi bawang putih dari varietas unggul dengan mem­ber­dayakan lahan pertanian di dalam negeri. 

“Untuk bawang putih, cari­lah benih yang bagus. Itu tugasnya Kementerian Perta­nian,” ujarnya.

Menurut Sutrisno, pasokan produksi bawang putih dalam negeri untuk kebutuhan nasional hanya 5 persen, selebihnya ditu­tup dengan impor dari China. Oleh sebab itu, dia menyarankan pemerintah meningkatkan pro­duksi bawang putih dengan prog­ram pemberdayaan petani dalam negeri, terutama di daerah Ma­lang, Batu dan Lembang.

Menteri Perdagangan (Men­dag) Gita Wirjawan mengatakan, pihaknya saat ini mulai men­cer­mati harga cabe. Sebab, kenai­kan harga komoditas hortikultura itu berpotensi mendongkrak inflasi.

“Harga cabe kita cermati, ter­masuk mengenai supply and de­mand-nya. Kita juga tetap pan­tau harga bawang merah dan ba­wang putih termasuk kedelai,” katanya.

Menurut Gita, pihaknya belum menemukan indikasi gangguan distribusi maupun penimbunan komoditas, khususnya cabe. Jika memang komoditas hortikultura termasuk cabe kekurangan paso­kan di dalam negeri, pihaknya bi­sa mendatangkan melalui impor.

Langkah itu, kata Gita, bisa di­lakukan. Pasalnya, kenaikan harga cabe secara signifikan ber­potensi menyumbang inflasi. Namun, sampai saat ini harga ko­moditas itu masih terkendali.

Untuk komoditas hortikultura lain seperti bawang merah, Gita optimis mulai April harga akan menurun karena memasuki mu­sim panen bawang merah. [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Proses Hukum Febrie Adriansyah Harus Bebas dari Intervensi Politik

Senin, 13 Juli 2026 | 06:23

Tentara Salib Eropa dalam Penjarahan Konstantinopel 1204

Senin, 13 Juli 2026 | 06:05

PT Japfa Comfeed di Cengkareng Terbakar

Senin, 13 Juli 2026 | 06:03

Timnas Inggris Tak Pernah Masuk Daftar Lawan Lionel Messi

Senin, 13 Juli 2026 | 05:32

Ivan Gunawan Harap Pemerintah Bantu Pembangunan 99 Masjid

Senin, 13 Juli 2026 | 05:23

Mengungkap Skandal Pemerasan Bu Etik

Senin, 13 Juli 2026 | 05:09

Ketahuan, Amplop Baru Dikembalikan?

Senin, 13 Juli 2026 | 05:03

MBG dan KDMP Manifestasi Nyata Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 13 Juli 2026 | 04:36

Mundurnya Febrie Adriansyah Jadi Pesan Politik Antikorupsi Pemerintahan Prabowo

Senin, 13 Juli 2026 | 04:05

Waspada! Ada Kompromi Kasus Ijazah Jokowi Disetop

Senin, 13 Juli 2026 | 04:02

Selengkapnya