Basuki Ingin Pinjaman World Bank untuk JEDI Dibatalkan Saja

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan membatalkan pinjaman World Bank untuk pelaksanaan program pengendalian banjir melalui normalisasi dan pengerukan 13 sungai di ibukota. Program yang dikenal sebagai proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) ini digagas mantan Gubernur Fauzi Bowo sejak tahun 2008.

"Kita batalkan. Kalau World Bank enggak bisa dua tahun, kita minta batal. Batal bantuannya. Cuma pinjaman 1-2 tahun saja kok susah banget gitu loh. Ini kan PU. Kita juga keluar tanah. Kalau gitu caranya kita bilang batalin aja deh. Programnya kita jalankan sendiri saja. Tidak usah pakai uang dari mereka," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Ahok menjelaskan, pihaknya keberatan jika perjanjian antara World Bank bersama Pemprov DKI dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum berlangsung lama, yaitu lima tahun. Sementara bunga untuk mengembalikan pinjaman itu akan terus meningkat.

Waktu lima tahun, menurutnya, jelas sangat lama dan panjang untuk melakukan pengerukan sungai.

"Sampai tahun 2017? Kalau begitu caranya, lebih baik kita tolak," kata Basuki.

Masih kata Ahok, cukup beralasan jika pihaknya merasa keberatan dan ingin mempersingkat kontrak pinjamannya mengingat beban anggaran yang mesti ditanggung pemprov terhadap warga yang direlokasi dari pinggiran sungai.

"Beranak pinak lagi tuh rumah. Yang ada kita tidak menyingkirkan orang, malah dikasih rumah. Beda. Jadi kalau dipersulit, saya bilang, terus yang lain lagi," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan mengaku akan membatalkan bantuan dari World Bank jika proses evaluasi tidak berjalan cepat.

"Iya, kalau Bank Dunia tidak mau mempercepat waktu proses dan pelaksanaannya," kata Rudy.[wid]