Berita

Politik

PENGGANTI ANAS

Resmi, Dukungan Kepada SBY Datang dari Fraksi di DPR

KAMIS, 28 MARET 2013 | 12:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dua hari jelang Kongres Luar Biasa, dukungan resmi kepada SBY untuk menjabat ketua umum akhirnya datang dari Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Dukungan ini memperkuat posisi SBY yang juga memegang jabatan strategis lain di Demokrat, yakni Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan.

"Dalam rangka menjelang KLB di Bali tanggal 30-31 Maret, selaku kepanjangan tangan DPP, kami Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh pencalonan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat," ujar Ketua Fraksi, Nurhayati Ali Assegaf, di ruang fraksi lantai 9 Nusantara I Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).

Menurut Nurhayati, ada beberapa pertimbangan kenapa fraksi mendukung SBY. Diantaranya, SBY menjadi presiden sejak tahun 2004 dan menjalankan tugas kenegaraan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 persen.


"Demokrat saat ini sedang mengalami cobaan. Masyarakat masih membutuhkan peran Partai Demokrat, maka Demokrat komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat," ungkapnya.

Yang kedua, kata dia, tidak ada UU yang melarang presiden merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol. Sebab, parpol didirikan untuk mensejahterakan rakyat.

Dia tambahkan, Demokrat didirikan dan dibesarkan oleh SBY. Apabila Demokrat bermasalah, maka para kader mempercayakan pada SBY memperbaiki masalah tersebut.

"Kepemimpinan Pak SBY ini bukanlah yang luar biasa. Tiap-tiap parpol pasti punya icon. Meski SBY belum memberikan isyarat bersedia, tapi kami Fraksi Partai Demokrat mendukung," ucapnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya