Biaya Logistik Tinggi Picu Harga Jual Tidak Efisien

.Mahalnya harga produk da­lam negeri yang berakibat ren­dahnya daya saing, merupakan serentetan permasalahan yang disebabkan tingginya biaya lo­gistik dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Logistik Carmelita Har­to­to mengatakan, selain per­soalan infrastruktur, penyebab melam­bungnya biaya logistik diakibat­kan tidak meratanya pemakaian bahan bakar minyak (BBM) sub­sidi di daerah.

Menurut dia, tidak semua trans­­portasi logistik jalur darat men­dapatkan BBM bersubsidi. Bahkan sebagian membeli BBM subsidi di pengecer pinggir jalan.
Karenanya, Carmelita memin­ta pemerintah menghilangkan BBM bersubsidi untuk para pelaku lo­gistik, khususnya ke­pada mobil pengantar barang.

Karenanya, Carmelita memin­ta pemerintah menghilangkan BBM bersubsidi untuk para pelaku lo­gistik, khususnya ke­pada mobil pengantar barang.

“Kalau biaya logistik tinggi pasti akan menimbulkan harga jual yang tidak efisien. Belum lagi terjadi kerusakan barang di jalan,” katanya.

Guru Besar Bidang Transpor­tasi dan Logistik Universitas Ha­sanuddin (Unhas) Makassar M Yamin Jinca mengatakan, mahal­nya biaya logistik dikarenakan tiga faktor yakni muatan, kapal, pelabuhan dan infrastruktur.

Kapal-kapal pengang­­kut logistik yang mayoritas telah berumur tua juga menjadi penye­bab mahalnya biaya logistik. “Kapal-kapal kita punya ma­salah. Keba­nyakan su­dah tua. Artinya biaya untuk pe­me­­liha­raaan sangat tinggi sekali. Itu yang menyebabkan biaya un­tuk trans­fer barang menjadi ma­hal,” ucapnya.

Terkait investasi kapal, menu­rut Yamin, tingginya harga kapal baru tidak sebanding dengan hasil atau pendapatan yang diterima oleh para pengusaha transportasi logistik.

Selain itu, akses laut yang mengalami banyak pen­dang­kalan di beberapa pelabuhan di kota-kota besar seluruh In­do­nesia telah membatasi jalur kapal. Pendangkalan tersebut menye­bab­kan pelabuhan hanya bisa ditempati oleh kapal-kapal pe­ngangkut berkapasitas kecil.

Belum selesai permasalahan di sekitar pelabuhan, masih ada juga masalah pada akses jalan raya yang menghubungkan kota tuju­an dengan pelabuhan. Menu­rut Yamin, permasalahan tersebut berawal dari kondisi geometrik jalan yang belum disesuaikan de­ngan teknologi akses jalan.

Ia menilai, hal itu karena belum adanya sinergi antara Kemente­rian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang berwenang atas pela­buhan dengan Kemen­terian Peker­jaan Umum (Kemen PU) yang berwenang atas akses jalan raya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Bong­kar Muat Indonesia (APBMI) Bambang Rakhwardi mem­per­masalahkan adanya ke­giatan bong­kar muat atau perce­patan arus ba­rang di setiap pela­buhan yang berbeda. Hal itu membuat para pelaku usaha transportasi logistik tidak dapat bekerja maksimal.

“Saya dari asosiasi bongkar muat pengennya cepat. Tapi kare­na infrastruktur dan di kontainer sendiri juga ada batasan, dari sisi perusahaan bongkar muat ada kendalanya,” kata Bambang.

Ketua Asosiasi Logistik For­warder Indonesia (ALFI) Iskan­dar Zulkarnain menambahkan, salah satu faktor tingginya biaya logistik karena ekspansi anak perusahaan PT Pelindo II.

Menurut Iskandar, ekspansi Pelindo II mengancam eksistensi peru­sahaan-perusahaan swasta. Se­bab, BUMN itu menguasai dari hulu hingga hilir. “Ini membuat UKM otomatis gulur tikar,” kata Isakandar. [Harian Rakyat Merdeka]