Bahas Subsidi Tiket KA, DPR Panggil KAI Dan Kemenhub

Komisi V DPR akan memanggil PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk meminta penjelasan terkait rencana penghapusan kereta kelas ekonomi.

“Kita ingin panggil KAI dan Kementerian Perhubungan (Ke­men­­hub) untuk meminta penje­la­san terkait penghapusan kereta ke­las ekonomi itu,” ujar Ketua Ko­misi V DPR Laurens Bahang Da­ma kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Laurens mengatakan, saat ini komisinya sedang menyusun jad­wal pemanggilan tersebut. Na­mun, kemungkinan pekan ini meng­ingat waktunya yang sudah mepet.

Untuk diketahui, per 1 April KAI berencana menghapuskan kereta ekonomi non AC Jabo­de­tabek jurusan Bekasi-Jakarta Kota dan Serpong-Tanah Abang.

Menurut politisi PAN itu, dalam Undang-Un­dang (UU) Perkereta­apian disebut­kan, kereta api (KA) kelas ekonomi tetap dise­diakan un­tuk masyara­kat yang ber­peng­hasilan rendah. Jadi tidak bisa diha­puskan se­muanya begitu saja.

“Bisa ber­tahap, misalnya untuk ke­reta AC 80 persen dan 20 per­sennya tetap ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, dia juga mengata­kan, dalam pemanggilan tersebut akan membahas usulan pembe­rian subsidi tiket jika kereta eko­nomi dihapuskan. Jika tidak ada subsidi, akan memberatkan mas­yarakat karena harganya kereta non ekonomi lebih mahal.

“Jangan sampai kebija­kan ter­sebut justru merugikan masya­rakat kecil,” ucap Laurens.
Dikatakan, pihak­nya meng­usul­kan dibentuk badan baru un­tuk mengurusi prasarana kereta mulai dari pemeliharaan jalur, si­nyal dan perawatan sta­siun. Me­nurut Laurens, selama ini sa­rana dan prasarana semua­nya dibe­bankan kepada KAI.

“Inilah yang selama ini dikeluh­kan rekan-rekan KAI karena me­nyedot anggarannya,” ujarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Ne­gara (BUMN) Dahlan Iskan me­ngatakan, kondisi KA eko­nomi saat ini memang sudah sangat tua. Selain itu, kereta ter­sebut bukan milik KAI, melain­kan milik Ke­menterian Perhubungan.

Menurut bekas dirut PT Peru­sahaan Listrik Negara (PLN) itu, jika masyarakat ingin kereta eko­nomi tetap ada, maka Kemen­te­rian Perhubungan harus meng­gantinya dengan kereta baru. Se­bab, dalam operasional­nya, ke­reta ekonomi yang sudah uzur kerap mo­gok dan mengganggu kereta lainnya se­perti commuter line.

“Dalam setahun kemarin (2012) saja rusaknya 1.200 se­kian kali, itu menjadi omongan di ma­syarakat kereta kok rusak terus,” ucap Dahlan, kemarin.

Mogoknya kereta ekonomi ter­sebut, menurut dia, sangat meng­ganggu kereta lainnya yang ingin melintas. Hal ini mem­berikan dampak buruk kepada KAI ka­rena banyak keluhan dari mas­yarakat. Padahal yang rusak ada­lah kereta ekonomi milik Ke­men­terian Perhubungan.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transporrasi Indo­nesia (MTI) Djoko Setijo­warno mengatakan, pemerintah harus tetap memberikan subsidi bagi masyarakat menengah ke bawah agar bisa menikmati transportasi murah kereta api.

Namun, bukan berarti kereta ekonomi tidak dihapuskan. Me­nurut dia, subsidinya lebih baik diberikan langsung kepada pe­num­pang kereta. Jika subsidi di­berikan untuk kereta, menu­rut­nya, akan rawan penyim­pangan. Sebab, kenyataannya ke­reta eko­nomi masih kerap digu­nakan orang mampu. “Jadi yang disub­sidi penum­pang­nya, bukan ke­retanya,” ujarnya.

Djoko sepakat jika kereta eko­nomi nantinya dihapus atau dire­majakan. Sebab, dengan begitu semua kereta akan memiliki fa­silitas sama. Tapi, sebe­lumnya pemerintah harus men­data mas­yarakat menengah ke bawah peng­­guna kereta agar tetap bisa menggunakan jasa trans­portasi berbasis rel itu.

Dia mengatakan, pengguna ke­reta harus diberikan kartu khusus sehingga bisa membeli tiket de­ngan harga lebih murah. Kartu itu bisa digunakan di hari kerja dan jam-jam tertentu. Khusus hari libur, kartu tidak berlaku.

“Sama seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai), nanti tugas pemerintah mendata peng­guna kereta dan menge­valuasi,” saran Djoko.

Kepala Humas PT KAI Mateta Rizalulhaq mengatakan, pihak­nya siap menghadiri panggilan Komisi V DPR untuk menje­las­kan rencana penarikan kereta ke­las ekonomi. Menurutnya, pe­manggilan itu adalah hak DPR.

Alasan pihaknya menarik kereta kelas ekonomi karena alasan ke­selamatan. Sebab, kereta eko­nomi yang ada saat ini umurnya sudah tua dan rata-rata buatan 1974.
“Suku cadangnya sudah tidak ada dan sering mogok, makanya kami tarik,” katan Mateta kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [Harian Rakyat Merdeka]