Berita

sby/ist

Jika Pemerintah Tak Sadar SDA, Niscaya Berpindah Pulau Butuh Passport

MINGGU, 24 MARET 2013 | 20:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat, bahkan rakyat yang berada di sekitar eksplorasi sekalipun.

Begitu dikatakan Sekretaris DPP IMM Dedi Irawan kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 24/3).

Ia mencontohkan tambang Freeport di Papua. Meski menjadi tambang penghasil emas terbesar di dunia, eksplorasi Freeport tidak serta merta membuat rakyat papua sejahtera, maju, dan mempunyai fasiliatas modern.


"Kekayaan alam papua diangkat dan dipindahkan, namun Papua tetap miskin, bersengketa dan bahkan meminta merdeka," lanjut Mahasiswa Pascasarjana Sains Fisik Kelautan UI itu.

Itu baru di Papua, katanya, ada lagi Newmont di Nusa Tenggara Barat. Tambang batu hijau yang semula gunung, kini menjadi kubangan sedalam 700 meter ke perut bumi. Tapi disatu sisi, kondisi rakyatnya tetap miskin dan bahkan rawan kekurangan gizi.

"Belum lagi tambang timah di belitung, Dan masih banyak lagi fenomena sumber daya alam melimpah, namun rakyat sekitar tetap miskin dan jelata. Yang didapat rakyat hanya kerusakan alam akibat eksplorasi, udara yang tercemar, dan tempat tinggal yang tergusur," lanjutnya.

Pencemaran, masih lanjutnya, menjadi dampak yang tersembunyi dan cenderung ditutupi. Bagaimana tidak, secara gamblang ratusan ribu ton limbah Newmont di buang ke laut, padahal laut merupakan tempat rakyat bergantung hidup. Sementara pemerintah seakan tutup mata dengan permasalahan itu.

"Lengkap sudah penderitaan rakyat, udara dicemari, tanah digusur, air diracun, laut dirusak," tukasnya.

Kondisi seperti ini memungkinkan opsi revolusi dan bahkan sampai opsi untuk memerdekakan diri terkadang menjadi jalan pintas yang diaanggap ampuh membebaskan penderitaan itu.

"Jika pemerintah tetap tidak segera sadar, mungkin tiba saatnya nanti setiap berpindah pulau tentu kita akan menggunakan 'passport'," demikian Dedi. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya